Bali, Gpriority-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah kabupaten/kota wilayah II tahun 2019 di Bali pada Senin, 27 Januari 2020.
Hasil evaluasi diberikan kepada 161 Pemerintah Kabupaten atau kota dan Provinsi di Wilayah II serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Wilayah II ini meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Andi Rahadian di Jakarta, Minggu (26/1/2020) SAKIP merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.
Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh menyerahkan hasil evaluasi SAKIP atas penerapan pada wilayah II, di Bali, Senin (27/01/20). Salah satu daerah yang menerima predikat SAKIP 2019 adalah Kabupaten Nunukan.Nunukan mendapat predikat B dari yang sebelumnya mendapatkan predikat CC pada tahun 2018. Penyerahan hasil SAKIP diberikan Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemententerian PANRB, M. Yusuf Ateh Kepada Wakil Bupati Nunukan H.Faridil Murad yang mewakili Bupati Nunukan.
Faridil Murad mengatakan, pencapaian itu didapatkan karena Pemerintah Kabupaten Nunukan selalu melakukan evaluasi terhadap sistem perencanaan yang harus memenuhi unsur kebermanfaatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Sistem perencanaan- perencanaan yang harus ditekankan bahwa setiap perencanaan (Organisasi Perangkat Daerah) OPD harus memenuhi hal yang diinginkan masyarakat. Jadi bukan hanya ada proyek. Tetapi apa yang kita bangun harus bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya dalam wawancara dengan Gpriority di Bali, 27 Januari 2020.
Faridil juga menyampaikan sejauh ini Nunukan sudah mengimplementasikan visi misi pemerintah semaksimal mungkin terlebih hal tersebut membawa keuntungan ekonomi untuk daerah. “Bagaimana kita membangun terutama untuk meningkatkan keuntungan ekonomi rakyat (Nunukan) dengan sebanyak mungkin kita membuat infrastruktur yang bermanfaat untuk meningatkan pertumbungan ekonomi yang bisa menghasilkan income ke daerah. Inilah yang kita bangun sekarang,” Faridil menyampaikan.
Nunukan menargetakan predikat A untuk SAKIP 2020. Pemerintah Kabupaten akan meningkatkan dan memperbaiki semua kinerja dinas dan harus bekerja dengan program yang bermanfaat untuk masyarakat. “Kita harus bisa memperbaikin semua kinerja dinas-dinas kami. Bahwa dinas kami bekerja harus mempunyai sebuah program yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Faridil.
Disinggung mengenai adopsi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah lebih dulu mendapatkan predikat A, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan membuat warna sendiri dalam pencapaian target predikat A SAKIP 2020. Menurutnya adopsi tidaklah mudah dan membutuhkan anggaran yang besar.
“Adopsi perlu infus. Kita harus punya warna sendiri tidak perlu meniru. Tapi bagaimana kita membuat daerah kita membuat maju dengan inisiatif thinking kita sendiri,” ujar Wakil Bupati Nunukan. (Mila.Foto:Riri)
