Ikuti Arahan Presiden, Pj Gubernur Ali Baham Siap Kelola Keuangan Negara Secara Bijak

Jakarta, GPriority.co.id – Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, turut menghadiri undangan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Senin (8/7).

Dihadiri oleh berbagai kepala daerah seluruh Indonesia, agenda utama perhelatan akbar tersebut, yaitu Penyampaian Laporan Akhir Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

“Kegiatan hari ini berhubungan dengan acara BPK RI, penyerahan hasil evaluasi kinerja pemerintah dari BPK RI untuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemerintah di Indonesia. Tadi secara resmi telah diserahkan oleh Ketua BPK RI kepada Bapak Presiden RI,” ujarnya.

Menurut Pj Gubernur Ali Baham, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan bahwa hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi para pejabat pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan keuangan negara secara baik.

“Oleh karena itu, dengan arahan Bapak Presiden ini, menjadi rujukan Pemprov Papua Barat dibawah kepemimpinan kami untuk bisa mengelola uang negara yang ada di pemerintah provinsi Papua Barat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pelayanan publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, kepentingan pelayanan publik dijabarkan oleh Pj Gubernur Ali Baham yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan masalah-masalah yang sedang dihadapi seperti kemiskinan ekstrim, inflasi, stunting, gizi buruk, lapangan kerja, putus sekolah, dan sebagainya.

“Harapan kita ke depan, anggaran pemerintah ini selain laporannya baik, kita juga betul-betul dapat memberikan outcome dan dampak yang baik di masyarakat. Terwujud untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Pj Gubernur Ali Baham juga mengatakan jika Presiden Jokowi berpesan agar pengelolaan tersebut tidak cenderung prosedural, terutama terkait pelayanan publik agar bisa dipercepat.

“Tentunya transparan, kompeten, tetapi juga prosedur yang panjang dapat dipersingkat dan fleksibel namun tetap taat akses. Diharapkan agar BPK juga memperhatikan bahwa hasil lebih penting dibanding prosedurnya. Jadi prosedurnya lebih singkat, namun hasilnya lebih optimal untuk pelayanan publik,” pungkasnya.

Foto : GPriority