Jakarta, GPriority.co.id – Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk lembaga baru, guna mempercepat pembangunan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Fahri mengungkapkan, selama ini urusan pembangunan perumahan masih tersebar di berbagai kementerian. Akibatnya, proses pembangunan pun menjadi lebih lambat. Apabila nantinya penggabungan kewenangan dilakukan oleh hanya satu lembaga, ia yakin percepatan pembangunan perumahan pun dapat lebih optimal.
Nantinya, lembaga baru tersebut bertanggung jawab atas seluruh proses yang meliputi pengadaan lahan hingga pembiayaan. Fahri mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara guna membentuk lembaga yang targetnya akan diresmikan pada awal tahun 2026.
“Mudah-udahan 1-2 hari ini kami adakan pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah bisa kita sahkan,” ujar Fahri dikutip dari ANTARA pada Sabtu (3/1).
Sebelumnya, Prabowo telah menyetujui anggaran dalam APBN 2026 untuk renovasi rumah sebanyak 2 juta unit. Perlu diketahui, jumlah tersebut lebih banyak daripada yang sebelumnya diusulkan, yaitu hanya 400 ribu unit. Nantinya, sebanyak satu juta rumah akan berada di kawasan perkotaan.
