Jakarta, GPriority.co.id – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk kedalam wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini dibenarkan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala.
“Kalau Kaltara ya itu memang termasuk daerah yang rawan kebakaran,” ujar Ingkong kepada GPriority usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (13/3).
Wagub mengatakan, salah satunya wilayah yang rawan berada di Kabupaten Bulungan. Daerah tersebut, kata Ingkong, memang airnya cukup sulit dan didominasi lahan gambut.
“Tapi kalau terjadi di sana, terutama di kecamatan, ada namanya Kecamatan Tanjung Palas, di daerah itu yang memang agak rawan,” kata Ingkong.
“Memang airnya juga cukup sulit ya, karena tidak semuanya di pinggir sungai. Cenderung gambut ini, daerah Gambut itu cenderungnya memang tidak ada aliran sungai dekat situ,” lanjutnya.
Meski begitu, Ingkong mengungkapkan telah membentuk tim untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi kebakaran hutan yang dibentuk sejak tahun 2017.
Tim tersebut, tediri dari seluruh dinas yang terkait termasuk BNPB, termasuk DLH, kehutanan, Polda, Polsek, Polres, TNI, dari Korem dan Koramil sampai ke bawah.
“Dan kolaborasi juga dengan masyarakat setempat. Juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah desa kebakaran itu sudah diminta wajib membantu, termasuk alat-alat pemadam mereka juga,” tuturnya.
Demikian juga Pemprov, Ingkong mengatakan telah menyiapkan sarana dan para-sarananya semua sampai ke alat safety, sepatu, apa semua yang mulai dari mesin-mesin yang dibutuhkan.
Tak hanya itu, bagi wilayah yang minim air atau aliran sungai. Ingkong menuturkan akan membuat titik-titik kolam yang disebut Mbung untuk penempungan air.
“Jadi kalau untuk penanganan ya seperti ini BPBD, sudah sangat pengalaman, berapa tahun terjadi kebakaran, dan sebagainya,” ucapnya.
Pemerintah Bentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Pemerintah meluncurkan dua desk koordinasi pada Kamis (3/3). Desk tersebut ialah, Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Desk Koordinasi Perlindungan terhadap Pekerjaan Migran Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menjelaskan untuk Desk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, akan diisi oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
Dalam kesempatan itu, Budi juga menyampaikan informasi yang disampaikan BMKG bahwa musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan April. Kemarau ini bisanya menimbulkan potensi kebakaran hutan.
“Oleh karenanya, pemerintah sudah mulai menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, yaitu yang diprediksi akan mulai terjadi pada bulan yang mulai di bulan April, kemudian di bulan Mei dan Juni, dan puncaknya nanti di bulan Agustus,” ucapnya.
Foto: GPriority/Dimas A Putra
