Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, menghadiri undangan Komisi II DPR RI yang menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, pada Kamis (13/3).
Selain dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang mewakili Mendagri Tito Karnavian, hadir pula jajaran Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Tengah, Gubernur Papua Barat, dan Gubernur Papua Barat Daya, yang berfokus membahas perkembangan DOB (Daerah Otonomi Baru) di Tanah Papua.
Dalam agenda tersebut, Wamendagri melaporkan perkembangan pemekaran, dengan diikuti masing-masing gubernur dari ke-empat provinsi yang hadir, juga turut melaporkan perkembangan di daerahnya.
Pemprov Papua Barat diwakili oleh Gubernur Dominggus Mandacan serta Sekda Ali Baham Temongmere, beserta jajarannya yang lain.
“Hari ini kita rapat kerja dan dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan empat gubernur yang DOB di Tanah Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Namun demikian, selain daerah baru pemekaran tersebut, tentunya juga berhubungan dengan provinsi induk, maka hadir juga Papua Barat,” ujar Sekda Ali Baham Temongmere saat diwawancarai secara eksklusif oleh GPriority.
Selain membahas terkait perkembangan DOB di Tanah Papua, Komisi II DPR RI juga membahas terkait kewenangan pemerintah pusat untuk menyiapkan infrastruktur.
“Yang disampaikan tadi adalah laporan antara perkembangan sebagai daerah otonomi baru terutama berhubungan dengan P3D dari daerah induk ke provinsi baru, kemudian berhubungan dengan kewenangan pemerintah pusat untuk menyiapkan infrastruktur demi mendukung provinsi-provinsi baru” tutur Ali Baham lebih lanjut.
Serahkan Dokumen Usulan DOB
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dominggus Mandacan juga menyerahkan dokumen usulan DOB Papua Barat sebagai provinsi induk, kepada Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
“Tadi kita juga menerima masukan tentang nanti silahkan diajukan daerah-daerah otonomi baru dan ada rapatnya tersendiri. Itu yang tadi dihasilkan dari Papua Barat. Kabupaten yang sudah diajukan itu Kokas, Moskona, kemudian Kota Manokwari dan Manokwari Barat. Nanti ada beberapa juga yang diajukan lagi. Nanti per kabupaten minta waktu untuk dibahas tersendiri,” pungkas Ali Baham.
Foto : GPriority/Rizky Dimuharram
