Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan realisasi investasi pada kuartal III tahun 2025 mencapai Rp10 hingga Rp12 triliun.
Target ini diyakini dapat tercapai seiring dengan berbagai upaya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah.
Plt Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani mengatakan, meski belum dapat memaparkan angka pasti realisasi investasi hingga saat ini, pihaknya optimistis capaian pada kuartal III akan lebih baik dibanding kuartal sebelumnya.
“Di kuartal III ini kita belum bisa memberikan gambaran yang pasti, tapi kita yakin bisa lebih baik daripada di kuartal II. Di kuartal II, investasi kita realisasinya lebih kurang Rp6,4 triliun. Kita berharap di kuartal III ini bisa di angka 10–12 triliun,” kata Rahman kepada GPriority saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (25/9).
Rahman menambahkan, target investasi Kaltara pada tahun 2025 cukup besar, yakni sebesar Rp37,73 triliun.
Meski demikian, ia yakin hingga akhir tahun sekitar 90 persen dari target tersebut dapat tercapai.
Untuk mendorong pencapaian target, DPMPTSP Kaltara melakukan pengawasan dan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi di daerah tersebut. Salah satu langkahnya yakni mendorong perusahaan untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
“Kita dorong mereka untuk mengisi laporan kegiatan penanaman modalnya atau LKPM, karena ini akan menjadi acuan kita untuk mengetahui berapa tingkat realisasi investasi mereka,” tuturnya.
“Jadi di situ tercatat ya. Dari LKPM itu kita bisa melihat, oh perusahaan ini banyak kegiatan yang sudah berprogres mulai dari land clearing, konstruksi, dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita ketahui berapa nilai yang sudah mereka keluarkan,” tambah Rahman.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kaltara, Bustan, menyatakan peran koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya target investasi tersebut.
“Kalau saya sih fungsi koordinasinya, fungsi koordinasi sebagai Pj ini mengkoordinasikan terkait fungsi pengawasan dari OPD pengampu untuk terus mendorong tercapainya target realisasi investasi tersebut,” tuturnya.
Ia menambahkan, transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi langkah penting dalam mendukung target investasi.
“Dengan transformasi digitalisasi juga, saya rasa bagian penting untuk mencapai target tersebut,” pungkas Bustan.
Pewarta : Fifi Abdurahman
