Kementerian PPPA Kawal Kasus Penganiayaan AY Sampai Tuntas

Jakarta,Gpriority-Kasus yang menimpa AY (14 tahun) Siswi salah satu SMP di Pontianak tengah menjadi trending topik masyarakat Indonesia dan dunia, bahkan Presiden Jokowi pun sangat marah dan memerintahkan Kapolri untuk bertindak tegas menangani kasus ini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun turut menanggapi kasus ini. Dengan menggelar jumpa pers di Ruang RA Kartini,Kantor Kementerian PPPA, Kamis (11/4).

Dalam jumpa pers,Sekretaris Kementerian (Sesmen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, MM mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen akan mengawal kasus penganiayaan yang menimpa siswi Sekolah Menengah Pertama AY (14) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat hingga selesai dan menemukan jalan terbaik bagi korban dan pelaku yang sama-sama masih berusia anak.

” Tim dari KemenPPA bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinas PPPA ) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas PPPA Kota Pontianak, Polresta Pontianak dan para psikolog telah turun langsung menangani dan mendampingi korban yang saat ini masih dirawat di RS Mitra Medika serta melakukan pendampingan hingga ranah hukum.

Korban akan terus mendapatkan penanganan dalam bentuk trauma healing dari psikolog. Sementara pihak rumah sakit berencana akan melakukan hypnotherapy bagi korban. KemenPPPA berharap agar korban mendapatkan proses pemulihan terbaik,” ucap Pribudiarta.

Lebih lanjut dikatakan Pribudiarta, pihak Polresta Kota Pontianak sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus penganiayaan dan dikenakan pasal 80 ayat (1) UU N0; 35/2014 tentang perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman tiga tahun enam bulan penjara.

“Berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Mitra Medika kasus tersebut masuk kategori penganiayaan ringan. Para pelaku juga akan diberikan pendampingan dalam bentuk pemulihan pola pikir atas tindakan salah yang telah dilakukan,” ujarnya.

Pribudiarta juga mengatakan, KemenPPA menghargai setiap proses hukum yang berlaku, namun mengingat para pelaku masih dalam kategori anak-anak, KemenPPPA berharap semua pihak menangani proses ini dengan tidak gegabah. Semua pihak harus benar-benar memahami penyebab anak pelaku melakukan tindak penganiayaan.

Hal ini dilakukan agar anak pelaku bisa mendapatkan penanganan yang tepat, tentunya yang mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip mengedepankan kepentingan anak harus juga diutamakan.

KemenPPPA juga menghimbau kepada masyarakat pengguna media social untuk lebih bijaksana dalam mencerna informasi dan berpikir mencari kebenaran sebelum menyebarkan informasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi juga memunculkan efek negatif dalam bentuk kekerasan melalui media online. Pemerintah dalam hal ini KemenPPPA telah mengingatkan pentingnya parenting digital dan peran pemangku kepentingan, terutama dari orang tua, sekolah, lingkungan dan komunitas.

Nahar SH M.si. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjelaskan, hukuman masa kepada pelaku sudah menyiksa. Untuk itulah penangangan korban dan pelaku harus semaksimal mungkin, sehingga psikologis mereka kembali lagi. ” Dan kami terus mendampingi dan memberikan suport sehingga persoalan ini menjadi lebih tegas dan bijaksana,” ucap Nahar.

Pembina Komnas Perlindungan Anak Rostin Ilyas mengatakan anak adalah masa depan bangsa. Untuk itulah dalam menangani kasus ini harus dilakukan prefentif dan edukasi jadi tempatnya bukan di lapas tetapi di rehabilitasi khusus yang akan memberikan efek jera. “Sehingga mereka merasakan apa yang dirasakan oleh korban,” tutup Rostin.(Hs.Foto:Hs)

Related posts