Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengungkapkan bahwa Provinsi Gorontalo menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut, abrasi pantai, banjir rob, hingga longsor yang semakin sering terjadi.
Hal tersebut disampaikan Idah saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebijakan Nasional “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang digelar di Gedung Bappenas RI, Jakarta, Senin (13/7).
Menurut Idah, panjangnya garis pantai Gorontalo membuat wilayah tersebut menghadapi berbagai risiko bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Sebagai daerah dengan garis pantai yang sangat panjang, tentunya Gorontalo masuk dalam kategori rentan terkait banjir rob, abrasi, dan potensi kenaikan muka air laut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kenaikan muka air laut dapat menurunkan kualitas air bersih, sanitasi, hingga membatasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir.
“Dampak potensi kenaikan muka air laut bukan hanya sekadar isu lingkungan saja, namun juga memengaruhi akses terhadap layanan dasar yang memerlukan respons kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah dan mitra pembangunan,” kata Idah.
Berdasarkan hasil simulasi pemerintah daerah, apabila permukaan laut naik hingga satu meter, sekitar 3.815 penduduk di delapan kecamatan Kabupaten Pohuwato berpotensi terdampak. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia menjadi pihak yang paling berisiko.
Selain ancaman pesisir, Gorontalo juga menghadapi bencana hidrometeorologi lain. Idah menyebut setiap musim hujan wilayahnya hampir selalu mengalami longsor, jembatan putus, hingga fenomena “tanah goyang” yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Setiap ada hujan yang keras selalu ada longsor, jembatan putus, kemudian jalan-jalan yang memang rawan. Hampir setiap saat Gorontalo selalu ada yang namanya tanah goyang,” ungkapnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan tiga strategi adaptasi utama, yakni pembangunan infrastruktur hijau melalui restorasi mangrove dan terumbu karang, pembangunan infrastruktur keras seperti tanggul pantai dan pemecah gelombang, serta penguatan tata ruang adaptif yang tahan terhadap banjir rob dan kenaikan muka air laut.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong rehabilitasi kawasan hulu, pengembangan ekonomi pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih, digitalisasi data melalui Open Data Gorontalo (Pentagon), hingga hilirisasi sektor agro-maritim sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Di akhir pemaparannya, Idah berharap forum yang digelar Bappenas mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Saya berharap forum ini dapat memberikan banyak masukan dan membuka pikiran serta kolaborasi dalam upaya adaptasi perubahan iklim, khususnya di Provinsi Gorontalo,” tutupnya.
