Jakarta, GPriority.co.id – Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor kesehatan berkembang sangat pesat, tetapi tidak semua negara mampu mengikuti laju inovasi tersebut.
Laporan terbaru yang diulas WION mengungkap munculnya “new healthcare divide” atau kesenjangan baru dalam layanan kesehatan, yakni jurang antara negara yang berhasil mengintegrasikan AI ke sistem kesehatan publik dengan negara yang masih tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kawasan Eropa, sebanyak 74% negara anggota Uni Eropa telah menggunakan AI untuk membantu diagnosis penyakit, sementara 63% negara memanfaatkan chatbot berbasis AI untuk meningkatkan interaksi dengan pasien.
Namun, WHO menegaskan bahwa tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengadopsi teknologi, melainkan memastikan tenaga kesehatan memiliki kemampuan menggunakan AI secara aman dan bertanggung jawab.
Laporan tersebut juga menunjukkan sebagian besar negara Eropa memilih memanfaatkan lembaga pemerintah yang sudah ada untuk mengawasi implementasi AI.
Sebanyak 19 negara menggunakan regulator yang telah berjalan, sedangkan hanya lima negara yang membentuk badan khusus pengawas AI di sektor kesehatan.
Sementara itu, India menjadi salah satu negara yang mencuri perhatian dalam perlombaan ini. Philips mengungkapkan bahwa lebih dari 85% solusi AI kesehatan global perusahaan kini dikembangkan di India, mulai dari teknologi pencitraan medis hingga sistem pendukung diagnosis yang membantu mengatasi kekurangan tenaga spesialis.
Meski demikian, para pakar mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi AI tidak hanya bergantung pada teknologi.
“Teknologi AI hanya akan memberikan manfaat apabila didukung tata kelola yang kuat, data berkualitas, dan tenaga kesehatan yang terlatih,” demikian penekanan para ahli dalam laporan yang dikutip WION.
WHO juga menegaskan bahwa investasi pada literasi AI menjadi prioritas utama agar dokter, perawat, dan tenaga medis mampu memahami keterbatasan maupun potensi teknologi tersebut.
“Negara-negara semakin mengintegrasikan literasi AI ke dalam pendidikan tenaga kesehatan serta pelatihan profesional berkelanjutan,” tulis WHO dalam laporannya.
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perkembangan AI yang tidak merata justru dapat memperlebar kesenjangan global. Negara-negara berkembang berisiko hanya menjadi pengguna teknologi tanpa memiliki kendali terhadap standar, data, maupun pengembangannya.
“Akses terhadap alat AI saja tidak menghasilkan manfaat yang setara,” demikian bunyi laporan panel ilmiah independen PBB.
“Negara yang bergantung pada model AI, infrastruktur cloud, dan alur data dari luar negeri dapat memperoleh akses AI, tetapi kehilangan kendali praktis atas standar, perlindungan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan lokal,” lanjut laporan tersebut.
Dengan AI diproyeksikan menjadi fondasi layanan kesehatan masa depan, para ahli menilai perlombaan bukan lagi soal siapa yang memiliki teknologi tercanggih, melainkan siapa yang mampu membangun ekosistem AI yang aman, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
