Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi pembangunan nasional, perekonomian, hingga kedaulatan wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Dialog Kebijakan Nasional “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (13/7).
Rachmat mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim menjadi perhatian dunia. Ia mengaku baru menghadiri konferensi pembangunan berkelanjutan di Jerman mewakili Presiden RI, di mana para pemimpin dunia sepakat bahwa krisis iklim harus segera dihadapi dengan tindakan nyata.
“Perubahan iklim itu adalah sesuatu hal yang nyata. Dampak perubahan iklim harus bukan hanya diwaspadai, tetapi dihadapi dan harus diatasi dengan wujud nyata,” ujar Rachmat.
Menurutnya, pembangunan saat ini tidak lagi cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, maupun bandara. Pemerintah juga harus memperkuat infrastruktur sosial, ekonomi, dan digital sebagai bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan muka laut tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat pesisir, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi nasional.
Rachmat mengungkapkan, lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara sekitar 70 persen aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah utara Pulau Jawa. Karena itu, apabila kawasan tersebut terdampak banjir rob dan kenaikan muka laut, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional.
“Kalau itu tergenang, maka otomatis PDB kita langsung berpengaruh. Bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi perekonomian kita juga ikut berpengaruh,” katanya.
Berdasarkan kajian pemerintah, terdapat 319 kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan iklim sangat tinggi. Potensi kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp544 triliun dan dapat meningkat hingga lebih dari Rp2.000 triliun pada 2029 apabila tidak dilakukan langkah mitigasi yang memadai.
Selain kerugian ekonomi, Rachmat juga mengingatkan adanya ancaman terhadap aspek sosial, budaya, hingga politik. Ia menilai hilangnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka laut dapat memengaruhi batas wilayah negara.
“Kalau hilang pulau kita, maka hilanglah sebagian batas wilayah kita,” tegasnya.
Bappenas juga memaparkan bahwa penurunan muka tanah atau land subsidence di sejumlah wilayah mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun, dengan kondisi paling parah terjadi di Jakarta dan Semarang. Dalam skenario terburuk, sebanyak 29 pulau berpotensi hilang dan lebih dari 16.000 jiwa dapat terdampak.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama, yakni pengendalian penyebab kerusakan lingkungan, restorasi ekosistem pesisir melalui rehabilitasi mangrove dan reforestasi, serta penyusunan kebijakan berbasis data. Pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Rachmat menegaskan seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 sekaligus mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
