Ketua DPRD Kalimantan Utara: Antisipasi Pemulangan TKI Yang Dideportasi

Kaltara,Gpriority-Terkait dengan penanganan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari luar negeri, Pemerintah Pusat mengadakan rapat koordinasi dengan para gubernur termasuk Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie melalui video conference pada Minggu (29/3/2020).

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Investasi, Bapak Luhut B Panjaitan, siang hingga sore, nampak hadir pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara Norhayati Idris.

Saat dihubungi via telepon pada Senin (30/3) Norhayati mengakatan bahwa dirinya kemarin mengikuti rapat melalui video conference terkait penanganan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari luar negeri.

“ Kalimanan Utara merupakan salah satu Provinsi yang ikut dalam pertemuan tersebut karena merupakan daerah perbatasan dan juga tempat transit para TKI yang bekerja di Sabah dan Serawak, Malaysia,” ucap Norhayati.

Rapat koordinasi sendiri seperti dijelaskan Norhayati merupakan rapat yang sangat penting karena di dalamnya membahas mengenai penanganan para TKI yang pulang ke Indonesia dari beberapa negara yang juga terpapar pandemi COVID-19 salah satunya Malaysia.

“ Ya harus diantisipasi pemulangan para TKI yang dideportasi. Salah satunya dengan dengan membuat karantina selama 14 hari seperti di Nunukan,” ujar Norhayati.

Beberapa TKI dari Malaysia yang pulang lewat Nunukan seperti dijelaskan Norhayati, sudah ditampung dan dilakukan pemeriksaan ketat. “Semua masuk dalam ODP (orang dalam pengawasan),” ucapnya.

Upaya penanganan lainnya adalah Kalimantan Utara akan menyiapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Dan Gubernur Irianto sudah mentandatangani penetapan RSUD Nunukan sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, dan diarahkan oleh Menkes bisa dengan SK gubernur, tanpa menunggu SK dari Menkes. “ Ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengambil langkah cepat,” ucap Norhayati.

Terkait karantina wilayah, tentu ada kepanikan di masyarakat, tapi satu kesyukuran karena Malaysia sudah Lockdown sehingga cukup membantu Pemkab Nunukan dalam memberikan karantina kepada masyarakatnya. “Untuk karantina pada TKI ini, Pemkab Nunukan telah menyiapkan 2 rumah susun,” ucap Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.

Rusun yang sudah siap itu memiliki 96 kamar dengan perlengkapan kasur dan bantal. Dalam 1 kamar bisa menampung sekitar 6 orang, hingga total dalam 1 rusun mencapai 576 orang.

Asmin Laura Hafid menuturkan, Pemkab Nunukan sempat mengkarantina 30 orang dengan biaya konsumsi menghabiskan kurang lebih Rp 43 juta, dengan memberikan makan 3 kali sehari selama 14 hari.

“Untuk fasilitas kita siap untuk karantina, hanya saja untuk logistik seperti makan ini yang cukup berat. Apalagi anggaran untuk kedaruratan itu hanya Rp 3,6 miliar,” sebutnya.

Untuk ruangan isolasi, RSUD Nunukan beberapa waktu lalu hanya menyediakan 3 ruangan. Namun saat ini sudah ada 6 ruangan dan 1 bangunan puskesmas baru yang belum beroperasi akan digunakan menjadi ruangan isolasi.

“Walaupun sudah ada pergeseran anggaran untuk memenuhi perlengkapan seperti bed, tapi ada kesulitan terkait pemesanan yang mendesak. Seperti APD dan masker hingga saat ini belum tiba, padahal pemesanannya sudah di bulan Februari 2020,” paparnya.

Laura Hafid yang dibutuhkan itu sebanyak 1.600 APD lebih untuk digunakan selama 3 bulan. Apalagi perhitungannya untuk menangani 3 pasien saja membutuhkan 4 APD. Kemudian masker N 95 yang dibutuhkan sebanyak 500 hingga 600.

“Ini akan diprioritaskan kepada tim medis di ruangan isolasi,” pungkasnya.

Laura Hafid juga sudah melaporkan kepada Gubernur Kaltara, terkait tim medis RSUD Nunukan untuk menghadapi ada pasien Corona,” Ada 15 orang paramedis, 3 dokter umum, 1 orang spesialis paru, 2 orang spesialis anak, 2 orang spesialis penyakit dalam dan 1 orang radiologi,” ucap Asmin.(Hs)

Related posts