Kominfo Terapkan Kebijakan Holistik, Ada Apa?

Jakarta,gpriority-Dalam waktu dekat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerapkan kebijakan holistik.

Menurut  Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dalam siaran persnya beberapa waktu yang lalu, Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital. Inovasi teknologi 5G, kecerdasan buatan, Internet of Things memungkinkan pengembangan potensi digital tak terbatas. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menginisiasi beberapa kebijakan dan program dalam meningkatkan pertumbuhan dan adopsi inovasi teknologi. Pendekatan holistik diterapkan sebagai upaya menjembatani kesenjangan digital.

“Kita harus mewaspadai tantangan yang bisa muncul dari paradoks digital. Terutama, di beberapa bagian dunia di mana kesenjangan digital masih ada. Tanpa pendekatan holistik dan upaya yang disengaja, inovasi digital yang hebat bisa lebih buruk daripada kesenjangan dan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat,” ujar Mira Tayyiba.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan di masa pandemi, teknologi AI dan Big Data berkontribusi besar dalam upaya penanganan Covid-19. Misalnya, sebagai bahan masukan atas risiko infeksi untuk evolusi virus, serta melacak kasus penyakit.

“Memang benar bahwa teknologi yang muncul memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menghasilkan nilai ekonomi, namun penting untuk dicatat bahwa disrupsi teknologi tidak pernah netral. Ini menciptakan pemenang dan pecundang,” tuturnya.

Menyadari tantangan itu, Pemerintah Indonesia percaya bahwa transformasi digital harus inklusif dan memberdayakan untuk lebih mewujudkan Agenda 2030 yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa meninggalkan siapa pun.

“Karena masalah terkait dengan kurangnya akses ke konektivitas, layanan internet yang terjangkau atau keterampilan digital dituangkan dalam laporan Sekretaris Jenderal ITU,” tandas Sekjen Mira Tayyiba.

Pemerintah Indonesia, menurut Sekjen Kementerian Kominfo, menerapkan kebijakan untuk menumbuhkembangkan inovasi digital. Salah satu kebijakan yang dilakukan dengan memfasilitasi penataan spektrum frekuensi radio dan berbagi infrastruktur telekomunikasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

“Seperti farming dan refarming spektrum frekuensi untuk mendukung penyebaran jaringan telekomunikasi 5G, kebijakan teknologi netral akan memungkinkan penyedia telekomunikasi memanfaatkan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi 3G, 4G atau 5G, mematikan siaran analog dari sistem televisi terestrial pada November 2022,” papar Sekjen Kementerian Kominfo.

Sementara untuk pembiayaan, Pemerintah Indonesia menyadari peran aktif dan kolaboratif semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kementerian menerapkan pendekatan blended financing melalui Universal Service Obligation (USO).

“Kami percaya perkembangan teknologi yang muncul membutuhkan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, Indonesia menerapkan pendekatan blended financing melalui USO, serta kemitraan publik-swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masif dan akselerasi, termasuk di daerah-daerah terpencil,” tutup Sekjen Mira Tayyiba.(Hs.Foto.Humas Kominfo)

 

Related posts