Jakarta, GPriority.co.id – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, berkomitmen mendukung penerapan Government Technology (GovTech) terhadap instansi pemerintahan.
Yusuf Ateh mengaku akan mengawal dan menjaga proses transformasi ini dari awal hingga tuntas.
“Kami akan mengawal dan menjaga proses percepatan transformasi digitalisasi melalui GovTech dari awal sampai dengan proses akhir agar efektif dan akuntabilitas dalam pelaksanaan GovTech dapat terus terjaga,” kata Ateh saat bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Jumat (5/1).
Dalam hal ini, BPKP berperan untuk melakukan audit efektivitas aplikasi SPBE dalam rangka pelaksanaan penyiapan integrasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lintas sektor dilingkup koordinasi Kementerian Koordinator.
Selain itu, BPKP juga memfasilitasi dan mendukung dalam akuntabilitas keuangan dan pembangunan terkait dengan penyusunan referensi harga SDM sektor teknologi, penyusunan dokumen Solusi Tepat Guna, serta penyusunan dan penandatanganan perjanjian. Termasuk memberikan rekomendasi pengakhiran aplikasi SPBE yang telah beroperasi sebelum terbitnya Perpres No. 82/2023.
Untuk itu, Yusuf Ateh bersama pihaknya akan memberikan dukungan dalam reviu komprehensif pelaksanaan penugasan serta pendampingan akuntabilitas keuangan. Selain itu, BPKP juga akan menunjuk pejabat yang akan berperan aktif dalam pelaksanaan GovTech.
Sementara itu, Menteri Anas menjelaskan bahwa BPKP memiliki peranan penting dalam setiap tahapan GovTech. Dalam kerangka kerja penerapan GovTech, BPKP bersama Kementerian Koordinator, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Kementerian BUMN, berperan untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.
Disebutkan dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, BPKP memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dalam pelaksanaan GovTech. Dalam waktu dekat sebelum peluncuran GovTech, BPKP berperan secara strategis untuk mereviu dan standardisasi perjanjian penugasan dan dokumen solusi tepat guna.
Mantan Kepala LKPP ini mengungkapkan bahwa pembangunan GovTech harus dimulai dengan benar dari awal. “Kami ingin berjalannya GovTech sudah benar dari awal agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Oleh karena itu, kami melibatkan BPKP sejak awal pada seluruh proses tahapannya,” ungkap Anas.
Foto: Humas PANRB