Langkah Konkret, Kementerian PANRB Bumikan Zona Integritas di Daerah Secara Serentak

Penulis : Dimas A Putra | Editor : Lina F | Foto : Humas PANRB

Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan strategi percepatan pembangunan guna mengebut pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju eilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tingkat daerah melalui program yang disebut dengan One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI).

Diketahui pencanangan ZI ini akan dilakukan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan program OLGOZI menargetkan, agar setiap pemerintah daerah paling tidak memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat WBK/WBBM.

“Selanjutnya, pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi unit kerja lain dan sehingga akan melahirkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di pemerintah daerah,” ujar Deputi Erwan dalam keteranga resminya, Selasa (3/10).

Lebih lanjut, Erwan menjelaskan, program tersebut juga akan mendorong percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang merata sehingga mempu berdampak nyata bagi masyarakat di Indonesia.

Adapun fokus pelaksanaan ZI adalah pada unit layanan yang berdampak langsung ke masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP); Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) khusus untuk Kabupaten/Kota; serta Badan Pendapatan Daerah khusus untuk provinsi. Secara spesifik, terdapat beberapa kondisi yang diharapkan dari hasil pembangunan ZI di setiap unit kerja tersebut.

Erwan menyebutkan kondisi yang di harapkan di Disdukcapil diantaranya yaitu database kependudukan yang update, meningkatnya kepemilikan dokumen adminduk dan catatan sipil, pelayanan Dukcapil yang mudah, dan cepat. Sementara di unit kerja DPMPTSP, hasil yang diinginkan adalah terdapatnya peta potensi investasi yang update, meningkatnya nilai/realisasi investasi dan pelayanan DPMPTSP dengan harga yang sesuai standar, mudah, dan cepat.

“Sedangkan di RSUD diharapkan SIMRS/Sistem IT lainnya berjalan terpadu dan optimal, serta pelayanan di RSUD dengan biaya sesuai standar, mudah, dan cepat,” kata Erwan memungkasi.