Jakarta, GPriority.co.id – Dengan resmi dilantiknya Agus Harimurthi Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN, Partai Demokrat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Partai Demokrat juga tidak mempersalahkan persoalkan penilaian publik yang menyebut masuknya AHY ke dalam kabinet sebagai bentuk konsolidasi politik episode akhir.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, menegaskan bahwa dunia perpolitikan di Indonesia tidak mengenal oposisi permanen. Hal itu dikarenakan, banyak partai politik yang bersebrangan tetap masuk ke dalam pemerintahan.
Terkait penilaian publik yang menilai AHY masih kurang pengalaman karena belum pernah menjabat di bidang publik, Herman pun turut memberikan pendapatnya.
“AHY itu militer pendidikannya, teritorial memperkuat posisi manajemen konsolidasi karena tentara terkonsolidasi dengan baik dan disiplin. Itu adalah kunci untuk me-manage kementrian,” ujar Herman.
Dengan naiknya AHY sebagai Menteri ATR/BPN yang baru, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) berharap agar AHY mampu memberikan pembuktian kinerja di pemerintah Jokowi, dalam waktu kerja yang singkat.
AHY diketahui hanya akan menjabat sebagai Menteri ATR/BPN selama sekitar delapan bulan, di sisa-sisa terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Waktu delapan bulan ini menjadi semacam pembuktian bagi seorang AHY untuk bisa menunjukan kapabilitas sebagai seorang pejabat. Karena dengan waktu delapan bulan ini, secara simbolik ini adalah upaya untuk unjuk gigi sebenarnya,” tutur Pemerhati Politik BRIN, Wasisto Rahardjo.
Senada dengan BRIN, Forum Penyelamat Hutan Jawa juga berharap agar AHY dapat menyelesaikan ‘segudang’ permasalahan pertanahan di Indonesia.
“Mungkin dalam waktu yang delapan bulan ini atau katakan efektifnya mungkin enam atau tujuh bulan. Banyak, pengejawantahan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu belum clear,” tutur Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa.
Menurut Eka, ini adalah tantangan terbesar untuk AHY selama menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, dikarenakan banyak poin-poin di dalam perundang-undangan tentang agraria tersebut, yang belum jelas.
Foto : Instagram @agusyudhoyono
