Jakarta, GPriority.co.id – Usai kebijakan barak militer untuk siswa bermasalah diterapkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi di Jawa Barat, kini Menteri HAM Natalius Pigai bersiap untuk menerapkannya secara nasional.
Pigai mendukung inisiatif tersebut, untuk mengirim siswa bermasalah dan dididik di barak militer. Pigai berpendapat, program tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan mental.
Pigai juga menegaskan jika melalui pendekatan ini, tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Apabila program ini terbukti sukses dilaksanakan di Jawa Barat, maka Pigai bersiap mendorongnya untuk diberlakukan secara nasional, yang nantinya dengan melalui koordinasi bersama Kementerian Pendidikan.
“Kami ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau di Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional, untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model (kebijakan)ini dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” jelas Pigai seperti dikutip dari ANTARA pada Senin (12/5).
Sebagai informasi, Gubernur Dedi Mulyadi sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk menjalankan program barak militer tersebut, dan akan semakin memperkuatnya melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Dedi juga secara tegas memperingatkan bagi kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi tersebut, akan menghadapi sanksi terkait anggaran, mengingat kewenangan gubernur dalam pengalokasian dana ke daerah.
Meski menuai kritik dari banyak pihak, Dedi menjamin hak-hak siswa akan tetap terpenuhi selama masa pembinaan di barak militer, mulai dari asupan gizi hingga pendidikan yang diberikan. Ia pun menyebut jika banyak pelajar justru merasa lebih nyaman berada di barak karena semua kebutuhannya tercukupi.
Hingga saat ini, pembiayaan program ditanggung oleh dana operasional gubernur dan bupati setempat, namun Dedi berencana mengusulkan anggaran khusus dalam perubahan APBD Jawa Barat ke depannya.
Foto : Dok. Instagram
