Mohammad Uswanas Raih Gelar Doktor: Inspirasi Generasi Papua

“Saya pikir begini, pendidikan itu adalah  sesuatu hal mutlak yang harus dimiliki setiap anak bangsa khususnya generasi di Indonesia Timur . Apa yang kita saksikan bersama, Ujian Terbuka Doktor dari Pak Mohammad Uswanas. Ini harus memicu kita bahwa beliau sudah jadi bupati saja masih mau sekolah. Apalagi kita-kita yang masih muda. Harus lebih agresif lagi. Dan tidak ada keberhasilan di muka bumi ini, apalagi dunia seperti sekarang tanpa dibekali dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu adalah pintu untuk menuju keberhasilan bagi seseorang,” kata Bahlil Lahadalia,  Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) sesaat usai menghadiri Ujian Terbuka Gelar Doktor untuk Bupati Fakfak Dr.Mohammad Uswanas, M.Si.

Ujian Terbuka sekaligus pengukuhan Gelar Bupati Fakfak Provinsi Papua Barat Dr. Mohammad Uswanas, M.Si, merupakan momen penting tonggak sejarah pencapaian  pendidikan di mana beliau telah menyelesaikan jenjang pendidikan formal tertinggi (S3). Dikatakan Bahlil Lahadalia, ketua DPP HIPMI, ini sangat menginspirasi bagi generasi muda khususnya.

Dr. Mohammad Uswanas, M.Si dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Doktor dari Sekolah Pascasarjana Program Studi  Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta  melalui sidang terbuka yang berlangsung di kampus tersebut, Kamis (31/1).

Acara dihadiri keluarga dan tokoh-tokoh penting seperti Bahlil Lahadalia, Kepala BP4D dan Litbang Fakfak, Kadis PUPR2KP Fakfak serta pejabat penting lainnya.

Dr. Mohammad Uswanas, M.Si yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Cendrawasih Jayapura ini mengambil judul penelitian desertasi: STUDI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAMERA TONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT: KASUS KABUPATEN SORONG

Di depan tim penguji dan promotor serta hadirin yang antusias menyimak prosesi Ujian Terbuka, Uswanas selama 15 menit diberi kesempatan untuk menyampaikan temuan-temuan penting selama proses penelitian desertasinya.

“Studi kebijakan desentralisasi pendidikan dalam era otonomi khusus ini merupakan judul dari penelitian saya yang merupakan bidang kajian studi kebijakan untuk mengukur tentang pelaksanaan program pendidikan dasar sebagai objek studi yang fokusnya pada pelaksanaan desentralisasi pendidikan,” kata Uswanas mengawali pemaparannya.

“Wilayah penelitian di Provinsi Papua Barat dan kasus yang diambil adalah Kabupaten Sorong. Kenapa Kabupaten Sorong diambil, karena sorong merupakan salah satu kota metropolis. Salah satu kabupaten yang memang merupakan salah satu sejarah perkembangan pemerintahan di Irian Jaya di Papua. Sebenarnya Fakfak merupakan administrasi tertua. Tapi dalam strategi percepatan dan kemajuan, tidak bisa dipungkiri Sorong adalah yang sudah cukup lama berkembang, “lanjutnya.

Uswanas mengemukakan desentralisasi di Indonesia selain bermakna pembagian kewenangan juga untuk mencegah ancaman disintegrasi.

Salah satu provinsi yang menerima status desentralisasi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Keduanya mendapat status desentralisasi berupa otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Dengan mendapat Otsus Papua diharapkan kesejahteraan rakyat Papua dalam arti seluas-luasnya akan tercapai dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh. Otsus ini berlaku untuk semua aspek termasuk kewenangan mengatur pendidikan.

“Desentralisasi pendidikan ini dapat diartikan sebagai proses meredistribusi atau menyerahkan kewenangan, fungsi, tanggung jawab, sumber daya manusia dan atau hal-hal penting lainnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah kepada badan-badan semipemerintah maupun swasta,”kata Uswanas.

Desentralisasi di Indonesia selain bermakna pembagian kewenangan juga untuk mencegah ancaman disintegrasi. Salah satu provinsi yang menerima status desentralisasi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Keduanya mendapat status desentralisasi berupa otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Dengan mendapat Otsus Papua diharapkan kesejahteraan rakyat Papua dalam arti seluas-luasnya akan tercapai dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh. Otsus ini berlaku untuk semua aspek termasuk kewenangan mengatur pendidikan.

Uswanas mengakui disertasi yang ia tulis merupakan hasil perenungan dari pengalaman praktis penulis sebagai putra asli  Papua yang mengalami pendidikan di masa transisi kolonial Belanda kepada NKRI. Ditambah pengalaman sebagai seorang politisi di Provinsi Papua Barat, birokrat di Kabupaten Fakfak dan selaku akademisi dengan latar belakang sarjana pendidikan.

“Pergolakan batin tentang mau kemana arah pendidikan di Tanah Papua inilah yang mendorong saya menelusuri ‘otonomi khusus’ sebagai jalan untuk menemukan konsep yang pernah ada di Tanah Papua, tentang penyelenggaraan pendidikan yang tepat dalam konteks lokal, dari periode masa Pemerintahan Belanda, Periode Transisi, sampai dengan kini,” katanya.

Menurut Uswanas yang akrab dipanggil Kaka Mocha ini, Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat memberi ruang yang cukup besar bagi daerah untuk menciptakan kekhasan pendidikan di Tanah Papua. Harapan besar terhadap inovasi daerah dengan memanfaatkan momentum disentralisasi asimetris harus dibuktikan melalui kinerja pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Pendidikan, bagi Moh Uswanas, harus menjadi jalan untuk menemukan hakikat dari panggilan individu kaum terdidik. Pendidikan semacam itu merupakan pendidikan yang membangun pengertian, bukan pendidikan yang hanya menjadikan manusia-manusia statis karena pendidikan merupakan pintu antara ke masa depan.

Ditemui usai menghadiri Ujian Terbuka, Kepala Bappeda Kabupaten Fakfak Drs. Hi.Ali Baham Tomongmere, MTP bangga dapat menghadiri acara yang luar biasa dan menyaksikan sebuah kegiatan yang merupakan puncak daripada memperoleh gelar pendidikan formal tertinggi (S3).

“Kemudian motivasi apa yang didapatkan dari Ujian Terbuka gelar Doktor ini. Ini adalah sebuah proses panjang yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk proses mencapai sebuah pendidikan yang benar yang tadi kita dengar lima tahun. Maka ini membutuhkan energi, membutuhkan motovasi atau spirit yang tinggi, maka dari itu kita memberikan apresiasi secara personal kepada beliau, “ ujar Ali Baham.

“Bahwa di dalam kesibukan beliau sebagai bupati, beliau bisa berhasil atau mencapai mendapat gelar Doktor hari ini. Itu yang pertama kita memberikan apresiasi dan ini juga menjadi motivasi semangat pendidikan kepada keluarga, kepada masyarakat Fakfak Papua Barat dan terutama kepada aparatur pemerintah di daerah,” lanjutnya.

“ Kalau dilihat dari materi desertasi yang disampaikan  bahwa materi yang lebih khusus adalah pendidikan dan kewenangan pendidikan dan juga implementasi pendidikan tingkat dasar yang menjadi landasan utama dalam kaitannya terhadap peningkatan sumber daya manusia di Papua pada umumnya,”tambahnya.

“Hari ini bahwa tingkat perkembangan pendidikan di Papua itu rata-rata masih SD. Oleh karena itu yang kemudian ada di amanat otonomi khusus untuk memberikan ruang yang besar. 30 persen dana otsus itu diperuntukan berkaitan dengan pendidikan. Beliau mengangkat masalah ini dan mensistematiskan persoalan ini secara ilmiah. Kemudian mencoba untuk melihat realitas, dan kemudian juga beliau memberikan opsi-opsi agar ke depan seharusnya harus seperti apa,”ucapnya.

Ali Baham menjelaskan, “Kalau kita lihat dari sisi kebijakan desentralisasi, desentralisasi itu ada dua. Desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal atau uang. Tapi ada satu juga yang katakanlah menjadi penting juga tersirat di dalam penjelasan beliau adalah desentralisasi pendampingan atau advokasi. Ini artinya sepertinya tidak begitu nampak di dalam desentralisasi kewenangan atau otonomi khusus yang diberikan. atau otonomi yang secara umum juga diberikan. “

“Ada juga desentralisasi fiskal atau  atau uang diberikan. Tapi itu ternyata tidak cukup menyelesaikan persoalan karena kemampuan mengelola keuangan yang diberikan pusat kepada darah melalui provinsi itu di tingkat daerah karena kapasitas SDM-nya itu tadi masih sangat rendah.  Oleh karena itu seharusnya pemerintah pusat memberikan sebuah pelimpahan diatur dalam desentralisasi tentang pendampingan. Pendampingan inilah yang kemudian diharapkan berada pada level bawah dikaitkan dengan faktor antropologi, faktor sosiologi dan budaya maka ini memberikan motivasi orang untuk menempuh pendidikan sampai di level yang tertinggi ini. Oleh karena itu kenapa di tingkat pendidikan kurang termotivasi karena untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ada beberapa hal termasuk  motivasi pendidikan dari segi karakter  dan budaya,”ujarnya Ali.

Kepala Dinas PUPR2KP Fakfak Samaun Dahlan juga memberikan apresiasi dengan diraihnya gelar Doktor bagi Bupati Fakfak ini.

“ Saya pikir bahwa apresiasi yang kita berikan bahwa Pak Bupati Fakfak ini, saya selaku salah satu Kepala Dinas di fakfak ini bahwa beliau ingin menunjukkan kepada semua kita bahwa di usia yang seperti sekarang ini saja beliau masih mau untuk melanjutkan pendidikan doktornya itu dalam konteks menunjukan kepada kita  masyarakat Fakfak khususnya dan Papua keseluruhan agar kita juga mau untuk meningkatkan pendidikan,” kata Samaun.

“Masyarakat bisa tahu seorang bupati saja dia masih mau mengambil doktor, masih mau sekolah. Dia memberikan motivasi dan ruang kepada kita semua untuk ditularkan kepada generasi berikut dan anak-anak kita. Menunjukan bahwa pendidikan di Papua itu secara keseluruhan harus maju,” pungkasnya. GP##

 

Related posts

Leave a Comment