Manokwari, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali mencatatkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (29/6) lalu.
Meski demikian, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi akhir dari proses perbaikan, melainkan momentum untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara menyeluruh.
Dominggus memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak cepat menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Menurutnya, tindak lanjut tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Seluruh rekomendasi BPK atas LKPD Tahun 2025 wajib ditindaklanjuti. Saya meminta seluruh perangkat daerah serius dan bertanggung jawab agar setiap temuan dapat diselesaikan sesuai ketentuan,” tegas Dominggus dikutip dari klikpapua.
Komitmen serupa juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP). Sebagai bentuk pengawasan, DPRP membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi BPK sehingga tidak berhenti sebatas dokumen administrasi.
Ketua DPRP menilai opini WTP merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, namun pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi jauh lebih penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin baik. Kehadiran Panja diharapkan mampu memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperbaiki setiap catatan hasil audit.
BPK sendiri secara konsisten menegaskan bahwa opini WTP tidak berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan telah sempurna. Masih terdapat sejumlah rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah guna memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencegah potensi permasalahan serupa pada tahun anggaran berikutnya.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPRP dinilai menjadi modal penting untuk menjaga tradisi opini WTP sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dengan komitmen bersama dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, Papua Barat diharapkan tidak hanya mempertahankan predikat WTP, tetapi juga mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, efektivitas penyelesaian rekomendasi BPK akan menjadi indikator penting dalam mengukur keseriusan pemerintah daerah dan DPRP dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
