Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, mengkritik mekanisme pendataan dan proses verifikasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Edi mengatakan, penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Data Terpadu Sensus Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang diperbarui lima tahun sekali, tidak cukup untuk menjamin akurasi data penerima BSPS.
“Kalau memang serius, sebenernya bisa dilakukan data yang paling akurat, apa itu? Data diambil dari desa tapi ditandatangan kepala desa, ditandatangan BPD, ditandatangan Bhabimkamtibnas, ditandatangan Babinsa, jadi seluruh Forkopimdes menandatangani kaitan dengan data itu sehingga clear data itu,” tegas Edi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Selasa (9/9).
Edi menegaskan, pelibatan perangkat desa dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Desa (Forkopimdes) akan memberikan validasi langsung di lapangan, karena pihak-pihak tersebut memahami kondisi riil masyarakat di wilayahnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Fraksi NasDem, Mori Hanafi, menyoroti lambannya proses verifikasi program BSPS yang dinilai dapat menghambat serapan bantuan, terutama mengingat adanya peningkatan target pada tahun mendatang.
“Mengingat tahun depan jumlah BSPS hampir 10 kali lipat, tidakkah Bapak berpikir proses verifikasi harus lebih cepat? Yang 2025 saja, yang hanya 40 ribu unit, baru berjalan di bulan-bulan ini,” ujar Mori.
Ia mengusulkan agar mekanisme verifikasi dipercepat untuk menghindari keterlambatan serapan bantuan pada tahun 2026.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi V DPR RI menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam pelaksanaan program BSPS, terutama dalam aspek pendataan, percepatan verifikasi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
