Pemkab Paser Optimistis Permohonan Alih Status HPL Disetujui Kementerian ATR/BPN

Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser hingga kini tengah berupaya untuk mengalihkan status tanah Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi menjadi hak milik. Langkah ini diambil mengingat banyaknya lahan HPL yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat.

Fachrudin Cholik, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Paser, mengungkapkan bahwa saat ini lahan HPL tersebut telah banyak digunakan oleh pemerintah dan masyarakat.

“Untuk saat ini dilokasi tersebut telah banyak dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah dan masyarakat, untuk penguasaan pemerintah telah digunakan dan dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial,” ujar Fachrudin dalam keterangan tertulisnya saat dihubungi GPriority, Selasa (21/5).

Selain itu, lanjut Fachrudin, masyarakat juga telah memanfaatkan lahan tersebut untuk pemukiman, sementara kegiatan transmigrasi tidak pernah dilaksanakan di wilayah tersebut. Fachrudin menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas penting telah dibangun di atas lahan HPL.

“Fasilitas-fasilitas ini digunakan secara aktif oleh warga, seperti fasilitas pendidikan, keagamaan, kompleks olahraga, rumah jabatan seperti Ketua DPRD dan Wakil Bupati, serta perumahan bagi PNS Pemkab,” tambahnya.

Pemanfaatan ini menunjukkan pentingnya lahan tersebut bagi pemerintah dan masyarakat lokal. Fachrudin melanjutkan, dalam upaya mengubah status lahan, Pemkab Paser terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait.

“Kami selalu berkomunikasi aktif dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kementerian ATR/BPN untuk proses penerbitan surat pelepasan kawasan dari HPL transmigrasi menjadi APL (Areal Penggunaan Lainnya),” jelas Fachrudin.

Proses ini mencakup wilayah Kelurahan Tanah Grogot dan tiga desa yaitu Desa Jone, Desa Tapis, dan Desa Tepian Batang di Kecamatan Tanah Grogot, ibukota Kabupaten Paser.

Fachrudin mengatakan, dalam menanggapi permohonan ini, Kementerian ATR/BPN melalui Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Ditjen PHPT menyatakan akan menindaklanjuti usulan Pemkab Paser secara administrasi dan mendukung penyelesaian HPL di Kabupaten Paser.

Fachrudin berharap apabila pelepasan HPL diberikan oleh Kementerian ATR/BPN, maka proses administrasi pertanahan dapat kembali berjalan normal.

“Saat ini, peralihan hak atas lahan tersebut, baik yang sudah memiliki sertifikat hak milik, HGB, maupun hak pakai, tidak dapat diproses, begitu juga dengan peralihan hak atas lahan non-sertifikat,” lanjutnya.

Sejauh ini, Fachrudin mengonfirmasi bahwa tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam proses pelepasan HPL ini. Pemkab Paser optimistis bahwa dengan dukungan semua pihak terkait, proses ini dapat berjalan lancar dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan upaya ini, Pemkab Paser berharap dapat meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal serta memperlancar proses administrasi pertanahan yang selama ini terhambat.

Sebelumnya, Pemkab Paser telah melangsungkan kunjungan ke Direktorat Jendral (Ditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Senin (20/5).

Seketaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya menyebut hal ini ditujukan agar kegiatan masyarakat di atas lahan HPL tidak bertentangan dengan hukum, termasuk kepentingan nasional menurut aturan Pemerintah.

“Dengan nantinya lokasi tersebut dilepas dari HPL, maka pelayanan administrasi pertanahan kepala masyarakat kembali terlayani oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Paser,” ungkapnya.

Disi lain, diakui adanya permasalahan antara hak kepemilikan dan hak pengelolaan. Sehingga dengan dilepasnya kawasan tersebut dari HPL, maka upaya Kementerian ATR/BPN RI terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan lancar.

Foto: Humas Kabupaten Paser