Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi yang telah tersedia serta mengembangkan sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelayanan publik serta pembangunan di Papua Barat.
“Kementerian Dalam Negeri memberikan sejumlah petunjuk, tetapi di daerah juga ada inovasi-inovasi yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang sudah ada maupun potensi sumber daya alam yang belum dikelola oleh daerah,” kata Lakotani saat ditemui langsung oleh GPriority di Jakarta, Selasa (4/8).
Salah satu potensi yang tengah disiapkan adalah pengembangan izin pertambangan rakyat. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengelola proses perizinan tersebut serta mendorong badan usaha milik daerah atau BUMD agar dapat mengambil peran.
Selain sektor pertambangan, Pemprov Papua Barat juga berupaya memanfaatkan kebijakan afirmasi pemerintah di sektor energi. Lakotani menyebut terdapat alokasi gas sebesar 20 juta kaki kubik per hari atau 20 MMSCFD yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
“BUMD kami di Papua Barat kami dorong juga untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk afirmasi. Ada alokasi 20 MMSCFD untuk pemerintah daerah provinsi, tetapi tentu dengan persyaratan yang harus kita penuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh potensi yang telah berjalan akan terus diperluas dan dimaksimalkan. Sementara itu, potensi ekonomi baru akan dikembangkan sebagai sumber tambahan PAD.
“Mudah-mudahan itu bisa kita optimalkan untuk pelayanan dan peningkatan pembangunan di Papua Barat,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Lakotani mengakui seluruh daerah mengalami tekanan fiskal. Namun, pemerintah daerah tetap melakukan penyesuaian agar anggaran yang tersedia dapat didistribusikan ke berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
“Dampak selanjutnya secara ekonomi bisa berupa pelemahan pertumbuhan ekonomi atau kelesuan ekonomi di daerah. Itu juga sebuah realitas. Tetapi kami tetap melakukan penyesuaian agar tugas-tugas pelayanan pemerintahan tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Lakotani menambahkan, pembangunan Papua dalam pelaksanaan Otsus periode kedua berfokus pada tiga program utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Ketiga program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, derajat kesehatan, pelayanan kesehatan, serta keterlibatan Orang Asli Papua dalam kegiatan ekonomi produktif.
“Dana Otsus periode kedua difokuskan untuk mendorong tiga isu itu, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif,” pungkasnya.
