Karawang, Gpriority.co.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program mandatori Biodiesel B50 dalam acara bertajuk “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional” di Rest Area KM 57 Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ia menegaskan peluncuran ini bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti kemampuan bangsa memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat serta memperkuat kemandirian energi nasional.
“Hari ini, hari yang saya tunggu-tunggu dari sejak saya belum dilantik jadi Presiden kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan,” ujar Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan implementasi B50 — yakni solar yang dicampur 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (FAME) — menandai berakhirnya impor solar pada tahun ini. Bahlil mengatakan pencapaian B50 bukan perkara mudah karena biasanya kenaikan campuran biodiesel membutuhkan proses hingga 10 tahun dengan tiga tahun uji coba, namun instruksi presiden mempercepat pelaksanaannya pada 2026.
“Perintah pak Presiden bagaimana caranya B50 harus kita jalankan di 2026. Ini soal kedaulatan kemandirian bangsa untuk energi kita sendiri,” tegas Bahlil.
Kementerian ESDM memastikan kebijakan B50 telah diterapkan sesuai rencana sejak 1 Juli 2026 dan tidak akan memengaruhi harga jual solar kepada konsumen. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menjelaskan formula penetapan harga B50 tetap mengacu pada mekanisme yang selama ini dipakai untuk B40, sehingga peningkatan komposisi FAME dari 40 persen ke 50 persen tidak mengubah harga di tingkat konsumen.
“Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya saja, enggak ada hal khusus. (Harganya) ya sama (dengan B40),” kata Laode.
Peralihan ke B50 dipandang pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri, menurunkan ketergantungan impor energi, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Peluncuran ini dihadiri oleh pejabat terkait dan stakeholder sektor energi sebagai bagian dari upaya percepatan transisi bahan bakar berbasis sawit secara nasional.
Foto : Setkab
