Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengizinkan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sepanjang jalur LRT Jakarta. Kebijakan tersebut diambil karena kapasitas depo LRT di Kelapa Gading dinilai telah mencukupi sehingga tidak diperlukan pembangunan depo baru.
Pramono mengatakan, pengembangan TOD akan menjadi salah satu fokus lanjutan setelah pembangunan infrastruktur LRT. Sementara itu, skema tarif LRT Jakarta nantinya akan mengacu pada metode perhitungan yang digunakan pada MRT Jakarta, meski besarannya dipastikan berbeda.
“Patokan yang digunakan untuk menghitung MRT itu bisa digunakan referensinya untuk LRT. Walaupun tentunya LRT pasti tarifnya berbeda,” kata Pramono dalam keterangan resminya dikutip Kamis (16/7).
Ia menjelaskan, ketersediaan depo di Kelapa Gading sudah lebih dari cukup untuk mendukung operasional LRT Jakarta. Karena itu, lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan berbasis transportasi publik.
“Karena ini deponya sudah tidak perlu tambah lagi, depo yang ada di Kelapa Gading sudah lebih dari cukup. Maka saya izinkan untuk dikembangkan untuk TOD-TOD yang ada,” ujarnya.
Menurut Pramono, pengembangan TOD akan mengadopsi pola kerja sama seperti yang telah diterapkan pada proyek MRT Jakarta, yakni melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan operator maupun badan usaha terkait.
“Nanti TOD pengembangannya seperti pengalaman kita di MRT, dikerjasamakan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan MRT,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah masih akan menentukan bentuk kerja sama tersebut, apakah dilakukan bersama LRT Jakarta atau melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Untuk yang di LRT ini, kerja samanya apakah antara Pemerintah DKI Jakarta dengan LRT Jakarta atau dengan Jakpro. Itu nanti kita putuskan,” kata politisi PDIP itu.
Meski demikian, Pramono menegaskan pengembangan kawasan dan skema bisnis tidak akan mengubah komitmen pemerintah untuk menjaga tarif LRT tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Tapi intinya bahwa tiketnya tentunya tetap harus terjangkau oleh masyarakat,” tegasnya.
Reportase : Dimas A. Putra
Foto : Istimewa
