Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda Jakarta dalam beberapa hari terakhir.
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menggelar rapat khusus terkait penanganan banjir pada tanggal 12, 18, dan 22 Januari, sekaligus membahas langkah antisipasi ke depan. Dari rapat tersebut, pemerintah merumuskan standar operasional prosedur (SOP) penanganan banjir yang melibatkan berbagai pihak.
Ia mengatakan bahwa dirinya telah meninjau langsung kondisi lapangan, salah satunya di Kali Cakung Lama, Jakarta Timur. Menurutnya, salah satu persoalan utama banjir di Jakarta adalah terjadinya penyempitan atau bottleneck di sejumlah sungai.
“Memang salah satu persoalan yang ada adalah bottleneck ataupun penyempitan yang terjadi di beberapa sungai yang harus dilakukan normalisasi, termasuk saya sudah menyetujui secara prinsip untuk dilakukan normalisasi di Sungai Cakung Lama,” kata Pramono dalam konfrensi pers hasil rapat terbatas Pembahasan terkait Mitigasi dan Penanganan Banjir di Jakarta, Jumat (23/1).
Lebib lanjut, Pramono menjelaskan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada 18 Januari 2026, mencapai 267 milimeter per hari. Angka tersebut dinilainya sangat tinggi dan jarang terjadi di Jakarta.
Terkait hal tersebut, Pramono menyebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merekomendasikan operasi modifikasi cuaca. Operasi yang semula direncanakan hingga 23 Januari diperpanjang sampai 27 Januari.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari dengan rata-rata tiga penerbangan. Anggaran untuk kegiatan tersebut telah disiapkan hingga 30 hari ke depan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menerbitkan kebijakan work from home (WFH) melalui Dinas Tenaga Kerja serta school from home melalui Dinas Pendidikan.
“Kenapa ini kami lakukan? Karena untukmengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta,”pungkasnya
Untuk langkah ke depan, Pramono menegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto diminta mengoordinasikan pelaksanaan SOP agar pengecekan di lapangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.
