PSBB Ditolak, Pohuwato Siap Perketat Perbatasan dan Rapid Test Pada Penumpang

Pohuwato,gpriority–Pada tanggal 12 April 2020, Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengajukan Pembatasan Sosial Skala Besar kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga mengatakan PSBB harus dilakukan guna mencegah covid-19 semakin meluas. Mengingat sebanyak enam hingga tujuh ribuan kendaraan dalam setiap harinya melintas di jalur perbatasan Gorontalo-Sulawesi Tengah (Sulteng).

Usulan Pohuwato pun ditanggapi positif oleh Rusli Habibie.Untuk itulah Pemprov Gorontalo pada 15 April 2020 mengajukannya kepada Menkes.

Sayangnya setelah dilakukan kajian epidemiologi, Menkes Terawan pada Minggu (19/4) mengatakan Provinsi Gorontalo termasuk kabupaten/kota di dalamnya belum bisa menerapkan PSBB.

Penolakan PSBB membuat Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung menggelar rapat video conference dengan bupati/wali kota dan unsur forkopimda, pada Senin (20/4/2020).Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk mencari alternatif rencana pembatasan sosial di daerah. Salah satunya dengan memperketat akses masuk darat, laut dan udara. Setiap penumpang yang masuk akan dilengkapi dengan pemeriksaan rapid test. Jika yang bersangkutan positif rapid test dan berstatus pendatang, maka akan dipulangkan saat itu juga.

Menanggapi penolakan PSBB oleh Menkes, Bupati Syarif Mbuinga dalam video teleconfere dengan forkominda mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin, karena sudah ada satu orang yang positif.

” Para warga di perbatasan juga sangat khawatir akan berkembangnya covid-19 di tempat mereka setelah PSBB ditolak, karena banyak kendaraan yang keluar masuk dari Makasar dengan lancar,” jelas Syarif Mbuinga.

Syarif juga mengatakan bahwa pihaknya (Pemda) tidak bisa membatasi kendaraan karena hampir sebagian besar membawa hasil tambak Pohuwato ke Makassar.

Menurut Syarif hal ini tentu saja berbeda jika saja PSBB di setujui. Sebab bisa menjadi pertimbangan Pemda Pohuwato untuk membatasi kendaraan. Meskipun demikian Syarif tetap akan memperketat perbatasan serta melakukan rapid test kepada penumpang seperti instruksi Gubernur Gorontalo guna mencegah penyebaran covid-19 di wilayahnya.

Untuk itulah beliau meminta dukungan dari Provinsi untuk memberikan pelatihan kepada petugas medis yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit (RS) yang ada di perbatasan.

Syarif juga melaporkan bahwa posko yang ada di perbatasan Gorontalo- Sulteng saat ini sudah siap untuk digunakan. Posko sendiri dilengkapi dengan bilik sehingga petugas medis tidak perlu lagi bersentuhan dengan masyarakat.

Tidak hanya itu di dalam posko juga sudah disiapkan pos untuk TNI dan Polri yang bertugas menjaga diperbatasan.

Syarif juga akan melakukan koordinasi dengan Boalemo terkait dengan pengaturan perbatasan di wilayah timur yang masih agak longgar.

” Di wilayah Timur yang berbatasan dengan Boalemo, kami akan berdiskusi bareng melalui video teleconference. Diskusi ini untuk mencapai kesepakatan bersama terkait akses orang dan barang di wilayah perbatasan masing-masing. Ini penting demi keselamatan masyarakat,” tutup Syarif.(Hs)

Related posts