Rakornas Dukcapil 2024, Kejar Digitalisasi

Batam, GPriority.co.id – Sejak tahun 2019, pemerintah melalui Ditjen Dukcapil menerapkan digitalisasi. Konsolidasi pun terus dilakukan.

Rakornas Dukcapil 2024 yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada selasa malam (27/2) di Batam mengambil tema “Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik”.

Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi tema itu sangat relevan dan strategis bila dikaitkan digitalisasi yang diterapkan Ditjen Dukcapil sejak 2019.

“Ditandai dengan Dukcapil-Go-Digital dan Digital-Signature (D-Sign), Layanan Cetak Berbasis Kertas Putih, Layanan Cetak Mandiri, Anjungan Dukcapil Mandiri serta lompatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini,” ujarnya seperti dikutip dari laman Pemprov Kepri.

Teguh menjelaskan, pemerintah terus melakukan konsolidasi antara lain membangun penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerbitkan tiga Peraturan Presiden (Perpres), yaitu: Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE; Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE; dan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Salah satu yang dibahas di regulasi ini menurut Teguh ialah percepatan kehadiran 9 layanan SPBE Prioritas, yaitu layanan terintegrasi masing-masing di bidang administrasi kependudukan, bidang pendidikan, layanan kesehatan, layanan bansos, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian yang terintegrasi.

Dengan begitu, pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada pendekatan instansi (government centric) seperti pada masa lalu. Indonesia bakal memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, Single Sign On (SSO), efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat (citizen centric) dalam satu portal nasional terintegrasi.

Sebelumnya dalam pembukaan, Menteri Tito mengungkapkan betapa pentingnya keberadaan Dukcapil di Indonesia. Dukcapil, sebutnya, satu-satunya lembaga yang memiliki data kependudukan terlengkap, sehingga menjadikan dukcapil sebagai salah satu lembaga yang terpenting keberadaannya di Indonesia.

Dicontohkannya, beberapa kementerian dan lembaga negara lainnya yang bergantung kepada data Dukcapil sebagai dasar kebijakan.

“Seperti Kementerian Keuangan menjadikan data milik Dukcapil untuk menyeragamkan NPWP, Kepolisian untuk menerbitkan SIM dan SKCK memakai data Dukcapil, yang tak kita lupa ketika terjadi Covid Kementerian Kesehatan melakukan tracking dengan memakai data milik Dukcapil,” paparnya.

Senada, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan beberapa kemajuan yang telah diraih Kepri terutama yang berkaitan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, sekaligus menyampaikan apresiasi atas kerja keras dukcapil dalam melayani publik. Data dukcapil, lanjutnya, berpengaruh besar pada capaian-capaian indikator makro di Kepri.

Foto: Pemprov Kepri