Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Indonesia kian memantapkan arah pembangunan nasional berbasis data melalui penguatan Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak dapat dilepaskan dari data yang terintegrasi dalam satu ekosistem nasional.
Menurutnya, penyatuan data menjadi prasyarat utama agar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan berjalan efektif.
“Pembangunan nasional di pusat dan daerah ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia. Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,” tegas Menteri Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (26/1).
Ia juga menautkan semangat kolaborasi data dengan nilai historis Sumpah Pemuda 1928, yang menurutnya relevan dimaknai sebagai persatuan data pembangunan nasional demi tujuan bersama.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menyoroti bahwa tantangan utama pembangunan berbasis data bukan pada ketersediaan, melainkan masih terjadinya fragmentasi dan lemahnya integrasi lintas sektor.
“Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah, termasuk penetapan produsen dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, sehingga data dapat lebih akurat, terpadu, dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Deputi Vivi.
Forum Kolaborasi Satu Data Indonesia ini dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, hingga aparatur desa dari berbagai wilayah. Kehadiran para kepala desa menegaskan bahwa transformasi data pembangunan tidak berhenti di level pusat, tetapi menjangkau desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Penguatan kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan informasi geospasial di daerah. Selain itu, sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak turut diteken sebagai dasar konsistensi integrasi data pembangunan.
Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan seluruh siklus pembangunan—mulai dari perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian—ditopang oleh riset dan inovasi berbasis data. Upaya tersebut sekaligus mendukung percepatan pencapaian RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Penguatan ekosistem SDI juga diperluas melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dalam pengambilan foto udara sebagai basis penyusunan peta detail. Data spasial beresolusi tinggi ini diharapkan mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, hingga mitigasi risiko di berbagai sektor.
Dukungan lintas sektor mengalir dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BRIN Arif Satria, Kepala BIG Muhamad Aris Marfai, Kepala ANRI Mego Pinandito, hingga Duta ANRI Rieke Diah Pitaloka, serta asosiasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa.
