Kuningan, GPriority.co.id – Sejumlah anggota DPRD terungkap memiliki dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Senin (15/9).
Dari total 6.096 dapur MBG yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia, 20 diantaranya diketahui merupakan miliki anggota DPRD Kuningan, Jawa Barat.
Merespon temuan tersebut, politisi Gerindra, H. Eman Suherman membenarkan adanya kepemilikan dapur MBG oleh sejumlah anggota DPRD Kuningan. Kendati demikian, Eman menegaskan jika peran dewan hanyalah sebatas investor saja. Sehingga tak akan mengganggu fungsi ataupun tugas mereka.
“Untuk fungsi, saya pikir tidak akan mengganggu walaupun punya MBG karena tidak mengelola atau berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari di dapur. Karena hanya sebagai investor saja ikut berpartisipasi dalam program ini,” sebut Eman.
Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan, Nurul Rachdy mengatakan jika ia juga sudah mendengar informasi tersebut. Namun ia belum mengetahui jumlah pasti maupun siapa saja yang terlibat.
Walaupun hingga kini masih banyak ditemukan kritik terkait MBG, pemerintah sendiri berkomitmen akan mempercepat pembangunan dapur MBG. Dilansir dari rilisnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan hingga akhir 2025 akan tersedia 30.000 unit dapur MBG.
Dari jumlah tersebut, 24.000 unit di antaranya masih dalam tahap pembangunan. Nantinya program ini diharapkan dapat terus berjalan kendati saat ini muncul isu keterlibatan anggota DPR dalam kepemilikan dapur MBG.
Beberapa waktu lalu, Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Program MBG akan menghabiskan anggaran hingga Rp1,2 triliun per harinya, mulai tahun depan. Jumlah tersebut setara dengan setengah anggaran tahun Bappenas, hanya dalam dua hari.
“Insya Allah tahun depan kita akan mulai dari Januari dengan 82,9 juta (anak). Badan Gizi Nasional akan spending Rp1,2 triliun per hari,” ungkap Dadan.
Sejak awal pelaksanaannya, Program MBG bertujuan untuk memberi dampak ekonomi secara luas. Setiap SPPG mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja langsung dan melibatkan sekitar 15 pemasok bahan baku. Selain itu, dibutuhkan juga pekerja tambahan mulai dari buruh hingga sopir logistik.
Dadan menegaskan, sebagian besar biaya pembangunan SPPG ditanggung oleh mitra dan bukan pemerintah yang berperan. Sehingga, selain mendukung kesehatan para generasi muda, program ini diharapkan juga dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Indonesia.
