Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan penyelenggaraan Haji 2026, melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang sebelumnya bernama Badan Penyelenggaraan Haji (BPH).
Sebagaimana dilansir dari laman Instagram @dpr_ri, saat ini sebanyak 3.631 pegawai telah beralih ke Kemenhaj. Sementara target nasionalnya sebesar 7.000 pegawai.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (10/2) lalu, Kemenhaj mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp3,1 triliun. Namun, hanya Rp2,5 triliun yang disetujui DPR RI guna mengedepankan prioritas dan efektivitas.
Adapun anggaran tambahan dibutuhkan karena beberapa faktor seperti biaya operasional haji-umrah yang belum teralokasi penuh, timeline haji yang semakin maju (persiapan 2027 telah dimulai sejak 2026), kenaikan belanja pegawai dan perkantoran pasca pembentukan kantor vertikal, penguatan fungsi baru termasuk pengawasan PIHK-PPIU, serta peningkatan biaya operasional petugas, termasuk layanan kesehatan.
Meski menyetujui ABT, Komisi VIII DPR RI tetap memberikan beberapa catatan mulai dari perencanaan yang berbasis timeline yang jelas, data SDM dan aset yang wajib diverifikasi, struktur daerah yang harus sesuai kebutuhan riil layanan, hingga tambahan anggaran harus berdampak langsung ke pelayanan jamaah.
Hal ini akan berdampak pada 200 ribu lebih jemaah per tahunnya, lansia dan jemaah berisiko tinggi, serta ribuan petugas layanan. Pasalnya, kesiapan anggaran sama dengan kesiapan pelayanan.
“Setelah saya mencermati dari pemaparan Kementerian Haji dan Umroh, saya ingin menegaskan bahwa transisi kewenangan dan Kementerian Haji dan Umroh tidak boleh menimbulkan celah dalam pelayanan jemaah,” ujar Dini Rahmania, Anggota Komisi VIII DPR RI.
“Meski mandat undang-undang sudah berjalan secara penuh, dukungan anggaran 2026 terlihat belum sebanding dengan beban tugas yang harus dilaksanakan dan menurut saya ini kondisi yang cukup serius,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ansory Siregar, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
“Berarti untuk pokoknya saja masih kurang Rp1 triliun. Jadi yang 1T ini jangan sampai terganggu perjalanan Kemenag ini. Jadi perlu kita cari dukungan, kalau ada 3,6T APBN itu bagus. Tapi paling tidak dalam jangka sebulan, dua bulan, sampai bulan 6, minimal 1T itu agar tidak terganggu perjalanan, baik di Saudi baik di sini,” imbuhnya.
