New York, GPriority.co.id – Wali Kota New York yang baru terpilih, Zohran Mamdani, membuat gebrakan baru lewat pengumuman susunan tim transisinya beberapa waktu lalu.
Dikutip dari laporan NY Post pada Selasa (11/11), tim transisi Zohran Mamdani seluruhnya dipimpin oleh kaum wanita. Nama Lina Khan yang merupakan mantan Ketua Federal Trade Commission (FTC) pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, menjadi yang paling disoroti dalam daftar tersebut.
Selain Lina Khan, ada nama Maria Torres-Springer (mantan wakil wali kota pertama, Grace Bonilla (Presiden United Way of New York City, Melanie Hartzog (mantan wakil wali kota bidang kesehatan dan layanan sosial), serta Elana Leopold (konsultan politik).
Nama Lina Khan kontroversial setelah dirinya memenangkan kasus-kasus besar yang berhubungan dengan Meta dan Amazon saat dirinya memimpin FTC dari tahun 2021-2025.
“Saya pikir warga New York tidak hanya memilih wali kota baru, tetapi juga dengan jelas menolak politik di mana kekuatan korporat dan uang yang besar terlalu sering mendikte politik kita, dan mandat yang jelas untuk perubahan,” tegas Mamdani saat memperkenalkan tim transisinya kepada publik.
Lina Khan sendiri ditugaskan untuk memberi nasihat terkait kebijakan ekonomi dan personalia pada pemerintahan Mamdani.
“Lina telah diumumkan sebagai wakil ketua tim transisi wali kota terpilih, di mana dia akan memberikan nasihat tentang kebijakan ekonomi dan personalia,” kata Doug Farrar, juru bicara Khan.
Keterlibatan Khan langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan petinggi Big Tech dan Wall Strett. Banyak di antaranya yang telah lama gusar dengan taktik penegakan hukum yang agresif, peninjauan merger yang ketat, dan tindakan keras antimonopoli saat ia memimpin FTC.
Selama bertugas di FTC, Khan melancarkan perlawanan untuk menghentikan akuisisi Microsoft atas raksasa video game Activision-Blizzard. Ia juga memblokir upaya penggabungan antara raksasa grosir Kroger dan Albertsons dan memberlakukan larangan perjanjian non-kompetisi saat pekerja berpindah pekerjaan, namun dibatalkan di pengadilan.
Ditunjuknya Khan menjadi pertanda arah kebijakan Mamdani tetap kritis terhadap kekuatan korporasi besar. Ia juga mendorong pemberlakuan pajak yang lebih tinggi untuk kalangan kaya.
