Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”

Jakarta,Gpriority -“Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju” merupakan tema yang diangkat dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2019 di JCC, Senayan, Jakarta pada 6-7 November 2019.

Rakornas sendiri diikuti 4000 peserta yang berasal dari stakeholder pengadaan dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi mitra pembangunan tersebut.

Nampak hadir dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H. Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam sambutannya menekankan pentingnya pengadaan barang/jasa untuk mendukung misi pemerintah memajukan Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“LKPP mengajak seluruh stakeholder bertransformasi mewujudkan pengadaan yang lebih sistematis untuk memajukan SDM yang unggul,” katanya di Jakarta, Rabu (6/11).

Dijelaskan Roni, LKPP telah melakukan transformasi pengadaan meliputi, Kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan; Efektivitas proses dan membenahi pasar pengadaan; Pengembangan dan pembinaan SDM serta kelembagaan yang efektif; serta Sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.

“Sampai dengan hari ini, pengadaan nasional kita telah memiliki peraturan dan pedoman yang lebih sederhana dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sistem pengadaan nasional telah memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp 5.335 triliun,” terangnya

LKPP mencatat nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp 1.737,8 triliun dan e-purchasing sebesar Rp 240,8 triliun, sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik. Dari nilai transaksi e-tendering, berhasil dibukukan optimalisasi anggaran pemerintah sebesar Rp 177,9 triliun dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender.

Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik. “Ke depan dengan transformasi pengadaan di era digital seluruh belanja pengadaan pemerintah akan dilakukan dan tercatat dalam sistem elektronik,” tutup Roni.(Hs.Foto:Hs)

Related posts