New York, GPriority.co.id – Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menjadi pemimpin kota pertama dalam lebih dari enam dekade yang memutuskan tidak menghadiri Israel Day Parade, sebuah acara tahunan yang digelar untuk merayakan berdirinya negara Israel dan solidaritas komunitas Yahudi di New York.
Dilansir dari laporan The Guardian, keputusan tersebut memicu perdebatan politik di Amerika Serikat karena sejak parade pertama kali digelar pada 1964, seluruh wali kota New York diketahui selalu hadir dalam acara tersebut.
Mamdani menegaskan bahwa keputusannya sejalan dengan sikap politik yang telah ia sampaikan sejak masa kampanye. Ia menyatakan pandangannya terhadap pemerintahan Israel sudah disampaikan secara terbuka kepada publik.
Meski tidak hadir secara langsung, Mamdani memastikan pemerintah kota tetap memberikan dukungan keamanan penuh agar acara berjalan aman dan tertib.
Ia menegaskan tanggung jawabnya sebagai wali kota adalah melindungi seluruh warga New York tanpa memandang latar belakang politik maupun agama.
Absennya Mamdani mendapat respons beragam dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh Yahudi dan kelompok pro-Israel mengkritik langkah tersebut karena dianggap mengabaikan komunitas Yahudi yang memiliki sejarah panjang di New York.
Beberapa pihak bahkan menyebut keputusan itu sebagai sinyal yang dapat memperdalam polarisasi politik di kota terbesar Amerika Serikat tersebut.
Di sisi lain, sejumlah kelompok progresif dan aktivis pro-Palestina menyatakan dukungan terhadap keputusan Mamdani. Mereka menilai langkah itu konsisten dengan kritik yang selama ini ia sampaikan terhadap kebijakan pemerintah Israel terkait konflik di Gaza.
Beberapa organisasi progresif juga memilih tidak menghadiri parade sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.
Sementara itu, sejumlah tokoh politik senior tetap menghadiri parade, termasuk Gubernur New York Kathy Hochul serta mantan wali kota New York Michael Bloomberg dan
Eric Adams.
Kehadiran mereka menunjukkan masih kuatnya dukungan terhadap tradisi tahunan tersebut di kalangan politikus arus utama.
