Workshop Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove merupakan acara yang digelar Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Nampak hadir dalam acara yang digelar Hotel Indonesia Kempsinki Jakarta, Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua PWI Atal Depari, Gubernur Sultra Ali Mazi, Kepala BRGM, Hartono dan sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Kepala BRGM, Hartono mengatakan, bahwa percepatan rehabilitasi mangrove sesuai dengan Keputusan Presiden Jokowi.
” Presiden memberikan penugasan khusus kepada BRGM untuk mempercepat rehabilitasi mangrove. karena Indonesia sering disebut oleh World Bank sebagai paru-paru dunia,” jelas Hartono.
Mendapat instruksi tersebut, Hartono menjelaskan BRGM yang awalnya hanya melakukan percepatan mangrove, kini mendapat tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi mangrove.
Untuk melaksanakan tugas rehabilitasi mangrove, secara regulasi BRGM mengkategorikan menjadi kawasan hutan dan diluar kawasan hutan.
” Untuk yang di dalam kawasan hutan sesuai dengan UU maka penanggung jawab adalah KLHK dan pemerintah provinsi serta Pemerintah daerah. Sedangkan diluar kawasan hutan penanggung jawabnya adalah semua stakeholder yang harus berkoordinasi dengan penanggung jawab utamanya dalam hal ini BRGM,” jelas Hartono.
Lebih lanjut dikatakan Hartono, seperti disampaikan oleh Menteri KLHK bahwa luas Mangrove berdasarkan peta terbaru adalah 3 juta 304 ribu. Dan ada 54 ribu hektar dalam kondisi rusak dan 180 dalam kondisi sedang. Dengan demikian kondisinya masih relatif baik. Dengan demikian percepatan rehabilitasi mangrove mencakup kawasan dalam habitat mangrove tetapi telah dilakukan konversi menjadi non kawasan hutan.
“Kerusakan habitat mangrove yang ditemui terjadi karena beberapa hal yang pertama kebutuhan pembangunan. Dan ada karena aktivitas ilegal. Jadi penebangan mangrove buat bahan bangunan dan arang harusnya tidak dilakukan dilokasi penebangan,” tukas Hartono.
Hartono juga mengatakan bahwa pengelolaan mangrove hampir mirip dengan lahan gambut jadi harus lebih didekati dengan pendekatan lanskap.
Hartono dalam kesempatan tersebut juga mengatakan agar masyarakat dan juga pengusaha untuk tidak sembarangan membuka lahan di lahan mangrove,. Karena pembukaan lahan pada satu titik akan berpengaruh pada titik yang lain. Hartono juga meminta agar mangrove dimanfaatkan untuk ekowisata dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
“Harus ada line orner. Jadi harus ada komunikasi sehingga mempunyai dampak pada pemukiman yang direstorasi,” tukasnya.
Terkait dengan target di Tahun 2021, Hartono menjelaskan bahwa target rehabilitasi yang ditetapkan seluas 330 ribu hektar di 32 provinsi.” Dan Alhamdulillah realisasi melebih target yang ditetapkan,” pungkas Hartono.
Mengenai target tahun 2022, Hartono mengatakan akan menggunakan skema pen dan menggunakan kelompok masyarakat tanpa pihak ke-3. ” Dan ini menjadi PR bagi kami dan untuk itulah kami melakukan penyaluran dana langsung ke masyarakat dan akan dilakukan secara kontinue,”kata Hartono.
“Mangrove yang direhabilitasi bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan. Sehingga ketika mangrove hasil rehabilitasi bisa established maka bisa melibatkan masyarakat desa dalam bentuk perhutanan sosial. Pekerjaan ini dapat mencapai relasiasi fisik berupa tanaman mangrove dan penguatan masyarakat desa yang diketahui salah satu program unggulan presiden,” tukasnya.
Hartono juga menjelaskan bahwa untuk mempercepat rehabilitasi mangrove ada 4 strategi yang akan digunakan.
1. Rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat.
2.Kolaborasi dengan berbagai stakeholder di sekitar mangrove.
3.Pengelolaan mangrove sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.
4. Menggunakan berbagai sumber pembiayaan.
Untuk skema pendanaan kegiatan percepatan rehabilitasi Hartono menjelaskan melalui APBN dan APBD, skema Gran dan loan. Skema investasi. Skema kewajiban rehabilitasi DAS. Dan terakhir CSR dan dana hibah.
” Saya berharap dengan strategi dan juga skema pendanaan tersebut, rehabilitasi mangrove sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi bisa terlaksana,” tutupnya.(Hs.Foto.Hs)
