Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyoroti sebanyak 45 persen bantuan sosial masih salah sasaran.
Menurutnya, diperlukan terobosan penting salah satunya penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk penyaluran bansos.
“Sebab selama ini ditengarai, bahkan data menunjukkan, program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran,” ungkap Gus Ipul di Jakarta, Selasa (26/8).
Untuk memperbaiki masalah tersebut, pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membangun sistem penyaluran berbasis digital.
Di kesempatan terpisah, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa penerapan perdana DPI akan dimulai September 2025 mendatang.
“Bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” ujar Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Untuk diketahui, sistem DPI dirancang dengan sejumlah keunggulan, mulai dari peningkatan akurasi penyaluran melalui penekanan inclusion error (penerima tidak berhak) dan exclusion error (penerima berhak yang terlewat), hingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat juga akan dimudahkan lewat verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Di sisi lain, sistem back end otomatis akan mencocokkan data penerima bansos dengan basis data lintas lembaga, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bank-bank Himbara, Bank Indonesia, ATR/BPN, hingga Samsat.
