Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) pada pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan menyikapi keselamatan penerima manfaat, utamanya anak-anak di sekolah.
“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).
Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan enam langkah strategis antara lain,
1. Penutupan sementara SPPG bermasalah, disertai evaluasi dan investigasi menyeluruh
2. Evaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh dapur MBG (SPPG), tidak hanya yang terdampak,
3. Perbaikan sanitasi, terutama kualitas air dan pengelolaan limbah, dengan pengawasan nasional.
4. Pelibatan lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait
5. Wajib Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG, yang kini menjadi syarat mutlak dan tidak lagi bersifat administratif.
6. Pemantauan berkala oleh Puskesmas dan UKS, melalui koordinasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Tanpa SLHS, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.
Sementera itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan SLHS harus diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan, dengan melibatkan kerja sama aktif dari pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi agar seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman,” ujar Menkes Budi.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pengawasan akan mencakup mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan, sebagai bagian dari pengendalian kualitas yang disepakati lintas sektor.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, dengan turut dihadiri oleh Menkes, Menteri Dikdasmen, dan pimpinan BGN.
