Wamenpar: Wisata Bahari Sumbang 42 Persen Ekonomi Pariwisata Nasional

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam gelaran DXI 2026 di JICC, Jakarta, Kamis (23/4). Foto: GPriority/Dimas A Putra Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam gelaran DXI 2026 di JICC, Jakarta, Kamis (23/4). Foto: GPriority/Dimas A Putra

Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengungkapkan sektor wisata bahari berkontribusi signifikan terhadap pariwisata nasional. Tercatat, 42 persen disumbangkan oleh wisata bahari.

“Kontribusi wisata bahari terhadap sektor pariwisata nasional itu menunjukkan peran yang sangat signifikan. Diperkirakan menyumbang sekitar 32 peran hingga 42 persen terhadap total aktivitas dari ekonomi pariwisata nasional,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4).

Secara nasional sektor ini berkontribusi sekitar 1,5 persen hingga 2 persen terhadap PDB nasional sebagai bagian dari sektor pariwisata dan tentu didukung oleh lebih dari 2.000 desa pesisir yang singgah dan juga sedang mengembangkan konteksi wisata berhari sebagai pendorong ekonomi lokal.

Menurut Ni Luh pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pengembangan wisata bahari, termasuk dukungan infrastruktur dari pemerintah.

Lebih lanjut, ia menyoroti perubahan tren global dalam perilaku wisatawan yang kini semakin mengarah pada wisata berbasis alam.

Dalam studi yang di rilis Traveloka, kata Ni Luh, mengenai perilaku wisatawan di kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa wisata alam itu salah satu pilihan utama.

“Studi Traveloka ini menunjukkan bahwa wisata alam itu menjadi preferensi utama wisatawan di Indonesia dengan 75 persen untuk atraksi alam seperti penginan dan juga kata nasional. 65 persennya itu adalah untuk wisata pantai, laut, atau kawasan posisi khususnya di Asia Tenggara,” jelasnya.

Menurutnya, aspek keselamatan dan keamanan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“Maka dari itu kami sangat memahami bahwa masalah keselamatan, keamanan menjadi kunci dari daya saing di wilayah Asia Tenggara, yaitu pemerintahan wisata. Tadi tahun 2025 sampai tahun 2026 ini salah satu program prioritasnya,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku industri wisata melalui pelatihan dan sertifikasi.

“Jadi kami melakukan pelatihan baik di seluruh industri di sektor pantai wisata yang wisata berbagi selam ini kita kuatkan. Pelatihan sampai dengan sertifikasi kita lakukan terus dari tahun 2025 sampai tahun 2026,” katanya.

Ia menambahkan, fokus pengembangan kini tidak hanya pada wisata pegunungan, tetapi juga diperluas ke wisata bahari.

“Tahun lalu memang khususnya kewisata gunung, tahun ini kita banyak, meskipun gunung masih tetap jalan, tapi wisata bengali tetap banyak. Jadi kita harapkan semakin meningkatkan daya saing dari panding wisata Indonesia di mata global,” ucapnya