Jakarta, GPriority.co.id – Logistik hijau dinilai sebagai salah satu peluang investasi terbesar yang masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.
Di tengah meningkatnya fragmentasi perdagangan global dan persaingan geopolitik, transformasi sektor logistik menuju sistem yang lebih ramah lingkungan diyakini mampu meningkatkan daya saing nasional sekaligus menarik investasi berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, dalam acara Peluncuran Laporan Perdagangan & Investasi Berkelanjutan Indonesia 2026: “Dari Fragmentasi ke Transformasi: Memperkuat Ekonomi Hijau sebagai Strategi Daya Saing Indonesia”, di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut Mulya, arah kebijakan industri global kini semakin dipengaruhi kepentingan geopolitik dan keamanan nasional. Berdasarkan temuan New Industrial Policy Observatory, sekitar 40 persen kebijakan industri di negara maju saat ini didorong oleh pertimbangan tersebut, sehingga memunculkan persaingan yang cenderung bersifat zero-sum game.
“Kalau dulu setelah Perang Dunia II dunia bergerak menuju integrasi perdagangan global, sekarang muncul kembali kecenderungan proteksionisme. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan liberalisasi penuh atau sebaliknya. Solusinya harus berada di tengah,” ujar Mulya.
Di tengah perubahan lanskap perdagangan internasional tersebut, Indonesia justru memiliki peluang besar melalui pengembangan logistik hijau. Namun, peluang itu belum banyak dipandang sebagai ruang investasi yang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi.
“Perbaikan biaya logistik agar menjadi lebih hijau bukan hanya menjadi cost atau sekadar pencitraan, tetapi harus dipandang sebagai peluang cuan bagi dunia usaha,” katanya.
Mulya mengungkapkan biaya logistik Indonesia masih mencapai sekitar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing, termasuk Vietnam. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar Indonesia tidak semakin tertinggal dalam menarik investasi.
Ia menjelaskan, hingga kini kontribusi emisi dari sektor jasa pendukung seperti logistik, utilitas, dan pengelolaan limbah masih belum sepenuhnya masuk dalam strategi dekarbonisasi nasional.
Di sisi lain, tantangan lain datang dari keterbatasan data emisi, instrumen pembiayaan hijau, serta belum harmonisnya regulasi perdagangan karbon.
“Regulasi besarnya sudah ada, termasuk Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengenai perdagangan karbon. Namun pelaku usaha masih menunggu harmonisasi lintas kementerian dan kepastian pasar karbon domestik,” jelasnya.
Mulya juga memaparkan empat prioritas yang perlu dilakukan sektor swasta, yakni meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT), mempercepat elektrifikasi armada logistik, mengembangkan teknologi alternatif seperti hidrogen dan fuel cell, serta meningkatkan kelayakan proyek (project bankability) agar lebih mudah memperoleh pembiayaan hijau.
Menurutnya, berbagai teknologi tersebut sebenarnya sudah mulai diterapkan perusahaan besar maupun pelaku usaha yang melayani klien multinasional. Tantangan berikutnya adalah memperluas implementasinya ke perusahaan menengah dan kecil.
“Momentum ini harus dimanfaatkan secara sengaja, bukan sekadar reaktif. Logistik hijau perlu diposisikan sebagai sektor investasi strategis yang mampu memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di masa depan,” pungkas Mulya.
