Jakarta, GPriority.co.id – Selain Indonesia, efisiensi anggaran juga dilakukan oleh pemerintah dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam. Setelah ditelusuri, ternyata ketiga negara ASEAN tersebut, memiliki metode yang berbeda dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, memotong anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 306,69 triliun. Hal ini dilakukan demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga Danantara. Adapun pemangkasannya mencakup belanja operasional, perjalanan dinas, hingga pengadaan infrastruktur.
Sementara Malaysia, pada era kepemimpinan Mahathir Mohamad, menerapkan kebjakan pemangkasan gaji pejabat dan fasilitas mereka, dibandingkan mengorbankan rakyat. Mahathir juga dilaporkan memotong gajinya sebesar 1.000 ringgit, yang diikuti oleh pejabat lain, sebagai tindakan terhadap krisis ekonomi 1980 dan 1997, tanpa bergantung kepada IMF (Dana Moneter Internasional).
Begitupun dengan Vietnam yang juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Namun, negara ini memiliki metode yang berbeda. Vietnam cenderung merelokasi anggaran ke sektor produktif serta perlindungan sosial, dalam menjaga stabilitas fiskal. Dalam melakukan efisiensi anggaran, Vietnam melakukan PHK massal terhadap 100 ribu pegawai PNS dan juga menghapus beberapa jumlah kementerian dan badan.
Menurut para ahli, kebijakan efisiensi yang salah sasaran, seperti yang dikhawatirkan dalam kebijakan Indonesia, dapat berdampak negatif ke depannya jika mengorbankan sektor pendidikan dan infrastruktur demi program populis.
Celios (Center of Economic and Law Studies) memperkirakan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis secara tepat sasaran, pemerintah Indonesia hanya perlu melakukan efisiensi sebesar Rp 46,93 triliun. Sehingga angka Rp 306,69 triliun dinilai terlalu besar.
Tujuan Efisiensi Anggaran Indonesia, Malaysia, dan Vietnam
Jika Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, membiayai Danantara, hingga menjaga efisiensi belanja negara, maka Malaysia menerapkan kebijakan ini untuk menanggulangi krisis ekonomi dan mencegah rakyat terdampak pemangkasan anggaran. Begitupun dengan Vietnam yang menerapkan kebijakan tersebut demi menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Foto : Ilustrasi/iStock
