Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana terkait pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih oleh DPRD, dan bukan lagi menggunakan skema pemilihan langsung (Pilkada) yang saat ini diberlakukan.
Menurut Prabowo, saat ini biaya politik di Indonesia masih mahal, bahkan menjadi salah satu sumber korupsi. Oleh sebab itu, ia menegaskan, demokrasi harus mampu mengurangi praktik permainan uang.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? selesai,” tegas Prabowo seperti dikutip dari ANTARA pada Rabu (10/12).
Selain itu Prabowo menilai, sistem pemilihan tidak langsung lebih sederhana dan dapat menghemat anggaran negara. Ia pun memberi contoh beberapa negara yang telah menerapkan model serupa (sistem politik murah), diantaranya Malaysia, India, Inggris, Kanada, serta Australia.
Sebagai informasi, awalnya usulan tersebut disampaikan oleh Partai Golkar melalui ketuanya, Bahlil Lahadalia. Dalam pernyataannya Bahlil menyebut, setelah melalui kajian mendalam, Partai Golkar meyakini jika sistem pemilihan melalui DPRD merupakan opsi yang lebih efisien.
“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” jelas Bahlil.
Wacana ini pun mendapat respon beragam dari beberapa partai, seperti PDIP misalnya. Partai tersebut menyatakan akan kembali mengkaji wacana tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aspek konstitusional. Ditekankan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sistem pemilihan mana pun harus membawa manfaat serta legitimasi bagi rakyat.
Sementara Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Kendati demikian mereka menegaskan apabila wacana ini benar-benar diterapkan, keterlibatan publik tetap harus diikutsertakan. Baik melalui kampanye, debat, hingga mekanisme yang memungkinkan masyarakat mendengar visi-misi kandidat.
Begitupun dengan PKS yang akan mempertimbangkan Pilkada lewat DPRD hanya untuk tingkat kabupaten agar dapat menyembangkan popularitas dan kapasitas. Sementara pada level kota, Pilkada akan dijalankan secara langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, Partai Demokrat mengaku belum bisa mengambil sikap setelah mendengar usulan tersebut. Ke depannya, usulan tersebut akan menjadi bahan diskusi dalam RUU Pemilu.
Begitupun bagi publik dan sejumlah pengamat, wacana ini dinilai mengkhawatirkan karena beralih ke sistem tak langsung dan mengurangi peran rakyat dalam menentukan pemimpin lokal secara demokratis. Padahal sejak reformasi, pemilihan langsung telah menjadi basis legitimasi kepala daerah.
