Azis Syamsuddin : Status WNI Syarat Mutlak Calon Kepala Daerah

Beberapa waktu yang lalu Indonesia dihebohkan dengan berita WNA bernama Orient Patriot Riwukore yang terpilih menjadi Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kabar menghebohkan sendiri berhembus dari laporan Bawaslu Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ke KPU yang menyatakan bupati terpilih Orient masih berstatus warga Amerika Serikat (AS). Ini dipastikan setelah pihaknya menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Menanggapi permasalahan ini Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azis Syamsuddin dikutip dari Republika pada Rabu (17/2/2021) mengatakan bahwa calon kepala daerah diwajibkan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Sebab, hal itu telah tercatat dalam konstitusi negara. Azis menegaskan peraturan tersebut berlaku di negara manapun.

” Indonesia tidak diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan. Karena itulah saya menilai kasus yang melibatkan Orient jika terbukti benar sebagai bentuk penyimpangan tindak pidana dan harus dicopot dari jabatannya,” ucap Azis.

Sekedar informasi dalam aturan yang dikeluarkan oleh KPU syarat mutlak untuk menjadi Kepala Daerah sesuai pasal 13 adalah.

(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

d. Telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas.

e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati/walikota.

f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya.

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi.

n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

o. Tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari daerah lain.

p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

q. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota.

r. Memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD.

s. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya.

t. Tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 2 (dua) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana.

u. Berhenti sementara dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota petahana sejak pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

v. Berhenti sementara/non aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sejak pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

w. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur dan bupati/walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD.

x. Berhenti dari jabatan organik/jabatan struktural maupun fungsional bagi anggota TNI/Polri dan PNS.

y. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

z. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Electronik (KTP El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Related posts