Bantah Hanya Bayar Rp2 Miliar, Kominfo: Starlink Bayar Rp23 Miliar per Tahun

Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan biaya operasional Starlink, layanan internet berbasis satelit, yang baru saja resmi beroperasi di Indonesia mencapai Rp23 miliar per tahun.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, Ismail, menjelaskan bahwa biaya tersebut merupakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) Spektrum Frekuensi Radio untuk layanan satelit seperti Starlink, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kominfo.

“Besaran BHP ISR yang dikenakan kepada Starlink yang benar adalah sekitar Rp23 miliar per tahun,” kata Ismail, mengutip laman resmi Kominfo, Senin (24/6). Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang menyebut Starlink hanya membayar Rp2 miliar per tahun.

Ismail menegaskan bahwa regulasi mengenai BHP tersebut, yakni PP Nomor 43 Tahun 2023, telah ditetapkan setelah melalui serangkaian konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dan tahapan harmonisasi dengan sejumlah kementerian terkait lainnya. Menurut Ismail, BHP Seluler yang melekat pada Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) berbeda dengan BHP Satelit yang berupa ISR. BHP IPFR seluler bersifat eksklusif, yang artinya satu pita frekuensi, satu pemegang izin, untuk satu wilayah layanan. Sedangkan BHP ISR Satelit tidak bersifat eksklusif, sehingga satu pita frekuensi tertentu dapat digunakan bersama oleh beberapa penyelenggara satelit.

“Penggunaan frekuensi untuk satelit menggunakan pola sharing frekuensi melalui pemanfaatan slot orbit yang berbeda atau pembagian wilayah cakupan, yang menjadikannya tidak eksklusif di satu pita frekuensi tertentu. Hal yang sama juga terjadi untuk layanan Starlink,” jelas Ismail.

Ismail menambahkan bahwa ISR memiliki durasi penggunaan lebih pendek dibandingkan IPFR. Jika IPFR dapat diberikan maksimal 10 tahun, ISR hanya diberikan maksimal 5 tahun. “Khusus untuk satelit asing, juga terikat dengan siklus evaluasi tahunan terhadap hak labuh yang telah diterbitkan,” kata Ismail.

Ismail juga mengklarifikasi rumor mengenai kemungkinan Starlink memberikan layanan langsung ke handset atau telepon pelanggan seluler di Indonesia. Menurut Ismail, layanan direct to cell tidak dapat diberikan kepada Starlink saat ini karena belum ada regulasi yang mengatur penyelenggaraannya dan berpotensi menimbulkan interferensi dengan frekuensi jaringan seluler yang eksklusif digunakan oleh para operator seluler.

“Mengingat belum ada regulasi yang mengatur penyelenggaraannya dan berpotensi interferensi dengan frekuensi jaringan seluler yang eksklusif digunakan oleh para operator seluler,” kata Ismail.

Foto: Starlink