Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak akan dibebankan kepada jemaah, meski terjadi lonjakan harga avtur akibat dinamika global.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah beberapa hari sebelumnya, sebagai bentuk komitmen menjaga aksesibilitas ibadah haji bagi masyarakat.
Menurut Irfan, lonjakan biaya haji dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar penerbangan (avtur) setelah pecahnya konflik global yang berdampak pada harga minyak dunia. Sebelum konflik, biaya penerbangan per jemaah berada di kisaran Rp33,5 juta.
Namun dalam skenario terbaru, biaya tersebut berpotensi melonjak signifikan. Tanpa perubahan rute, biaya rata-rata diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Jika dilakukan rerouting untuk menghindari wilayah konflik, biaya bahkan bisa mencapai Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.
Maskapai penerbangan juga telah mengajukan penyesuaian biaya. Garuda Indonesia mengusulkan tambahan sekitar Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmen untuk mencari solusi terbaik agar beban tersebut tidak dialihkan kepada jemaah.
“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” ujar Menhaj Irfan.
Untuk penyelenggaraan haji 2026, pemerintah menetapkan kuota Indonesia sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus. Adapun jemaah kloter pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April.
