MAKASSAR, Gpriority — Nuansa berbeda pada Dialog Akhir Tahun yang diadakan Pemerintah Kota Parepare di penghujung 2020 ini. Pemkot Parepare menggelar dialog dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di Novotel, Makassar, Selasa malam, 15 Desember 2020.
Dialog yang dikemas dalam nuansa kebersamaan itu melibatkan para konsultan hukum, penasihat, dan tenaga ahli Pemkot Parepare, serta seluruh jajaran Pemkot Parepare.
Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe dalam kesempatan itu mengulas capaian Parepare sepanjang 2020, di antaranya yang paling menonjol adalah mendapatkan reward berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat atas prestasinya.
DID Rp. 55 Miliar yang diterima Pemkot Parepare ini merupakan kali pertama dalam sejarah Sulsel, ada daerah dari 24 kabupaten/kota mendapatkan DID sebesar itu.
“Hal yang paling menonjol pada capaian kami sehingga mendapatkan penghargaan yakni masuk sebagai kepala daerah inovatif. Pada perlombaan itu, sebanyak 3.910 proposol yang masuk. Pada saat keluar 99 Top Inovasi, Parepare masuk. Pada Top 45, Parepare masih ada. Tak sampai di situ, Parepare masuk lagi nominasi 12 Top Inovasi yang diperlombakan ke tingkat dunia. Itulah reward yang paling tinggi,” ulas Taufan Pawe.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini mengemukakan, dirinya masuk sebagai Top Kepala Daerah Inovatif karena program Berdaya Srikandi Oleh Srikandi di bawah naungan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Parepare.
Inovasi ini lahir karena di Parepare terdapat 22 Kelurahan, dan 11 di antaranya merupakan wilayah pesisir. Dari sana, Taufan terinspirasi memberdayakan warga pesisir terkait memenuhi hak-hak dasarnya dalam meningkatkan perekonomiannya.
“Jadi saya mulai berdayakan sarjana-sarjana muda kaum wanita pada masyarakat pesisir. Saya juga tidak mau melihat, istri-istri nelayan hanya tahu cari-cari kutu. Saya mau istirnya diperdayakan sehingga lahirlah ekonomi kreatif. Jadi jika tangkapan ikan suaminya tidak laku bisa dibuatkan abon dan dijual kembali,” ungkap Wali Kota penginisiasi Teori Telapak Kaki yang sudah mendapat pengakuan Institut Bank Indonesia (BI) ini.
Dalam dialog itu, Taufan yang berlatar belakang praktisi hukum juga menyinggung soal penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat. Karena itu, Taufan mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak lengah dan tetap memperketat protokol kesehatan.
Dia menekankan, sudah menyiapkan sanksi tegas kepada para camat dan lurah jika menemukan pelonggaran protokol kesehatan di tengah masyarakat.
“Saya ingatkan 4 camat dan 22 lurah, kalau masih ada warga kedapatan menggelar hajatan di rumah, saya akan copot. Hajatan tetap harus di dalam gendung, karena itu terkontrol. Ada petugas kesehatan yang bakal mengontrol penerapan protokol kesehatan,” ingat Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini. (Ae)
