Jakarta, GPriority.co.id – Diaspora Indonesia yang menetap di Singapura mengaku bantuan untuk korban bencana Sumatera yang dikirim dari luar Indonesia akan dikenakan pajak. Pasalnya, bantuan tersebut dianggap sebagai barang impor.
“Bantuan jadi lambat karena harus melewati proses pajak seperti barang impor biasa. Padahal ini untuk kebutuhan mendesak,” ujar Fika, salah satu diaspora yang menetap di Singapura, dikutip dari Kolakapos.
Hal senada disampaikan Persatuan Masyarakat Aceh di Malaysia (PERMEBAM) yang juga mengaku terhalang menyalurkan bantuan logistik sebanyak 500 ton untuk para korban bencana Sumatera.
Bukan hanya karena pengenaan pajak, logistik yang sudah masuk juga sulit untuk didistribusikan akibat banyaknya akses yang rusak. Hal inilah yang kemudian membuat biaya logistik menjadi lebih tinggi.
Buntut kendala yang terjadi, bukan hanya diaspora yang tidak bisa memberikan bantuan, namun juga berbagai lembaga internasional dan perusahaan yang ingin membantu.
Hingga saat ini, kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana sangat mendesak. Bantuan dari pihak lain diharapkan dapat menjadi penyelamat korban yang membutuhkan tindakan darurat, serta membantu pemulihan pascabencana.
Di samping itu, hingga kini pemerintah masih bersikeras tak menetapkan banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi Sumatera sebagai Bencana Nasional. Padahal desakan telah datang dari berbagai pihak.
Mulai dari public figure, anggota DPR, hingga koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai pemerintah sudah kewalahan untuk mengatasi bencana tersebut karena dampak yang luar biasa.
Bukan hanya ribuan korban jiwa, ratusan ribu rumah serta berbagai infrastruktur juga rusak. Namun hingga kini Presiden RI Prabowo Subianto masih belum menetapkan status bencana nasional.
Kendati demikian, secara tegas Prabowo telah menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi pada sejumlah wilaah di Indonesia. Hal ini disampaikannya usai meninjau penanganan banjir di daerah Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12) lalu.
“Justru saya mau tertibkan semua itu. Pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan,” ujarnya dikutip dari ANTARA.
