Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mendesak Pemerintah dan PLN untuk memberhentikan PLTU-PLTU yang sudah berusia tua, tidak efisien secara operasional, dan belum menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Menurut dia, langkah tersebut lebih efektif dan bertanggung jawab dalam transisi energi nasional.
“Ini adalah langkah kunci dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan,” kata Jalal dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke Jawa Barat, dikutip situs Fraksi PKS DPR RI, Senin (10/11).
Selain itu, Jalal juga mendesak Pemerintah dan PLN untuk segera mencari investor dalam rangka membiayai percepatan penghentian operasional PLTU tua tersebut.
Terkait rencana penutupan PLTU Cirebon, Jalal mengingatkan bahwa pembahasan harus dilakukan secara hati-hati.
Sebab, PLTU tersebut menggunakan teknologi yang lebih baru dan memiliki dampak lingkungan yang relatif minim.
Selain itu, PLTU Cirebon menopang kebutuhan listrik kawasan industri di Cirebon hingga Brebes dan Tegal, yang saat ini sedang berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja.
Jalal menjelaskan bahwa di Cirebon, Komisi XII berfokus mengawasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan transisi energi, termasuk implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, agar kehandalan pasokan listrik di wilayah Jawa-Madura-Bali tetap terjaga.
Hasil pengawasan lapangan akan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan mitra terkait. DPR RI mencari solusi terbaik untuk transisi energi. Kesejahteraan rakyat harus menjadi dasar setiap kebijakan.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pada 3 Februari 2025 bahwa PLTU Cirebon-1 akan dimatikan pada 2035, tujuh tahun lebih awal dari jadwal semula pada 2042.
Sebagai gantinya, pasokan energi akan beralih sepenuhnya ke sumber terbarukan, termasuk tenaga surya (700 MW dan 346 MW daya rendah), tenaga angin (1.000 MW), serta teknologi pengolahan limbah menjadi energi (12 MW).
