DPR RI Larang E-Warung Monopoli Harga Jual Pangan

Kunjungan kerja yang dilakukan anggota Komisi VIII DPR RI Arwan M.Aras ke Kabupaten Mamuju Tengah di dampingi Tim Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah III Kemensos RI baru-baru ini
terkait e-warung yang merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam kunjungan kerja ini Arwan menegaskan harga dan kualitas bahan pangan yang tersedia di e-warung harus sama dengan yang diperjualbelikan di tempat lain atau pasar-pasar terdekat.

E-warung merupakan program yang dibuat supaya keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) secara langsung melalui e-warung. Dengan program ini, para KPM dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli sejumlah bahan pangan seperti beras, minyak, dan telur di e-warung yang disediakan Kementerian Sosial dengan melakukan pembayaran secara non tunai karena bergantung pada jumlah saldo yang tersimpan di chip KKS.

Politisi Fraksi PDI-Perjuanagan ini juga akan memastikan kualitas bahan-bahan pangan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat itu dengan jumlah dan kualitas yang bagus. Serta sesuai peruntukan, bukan untuk membeli barang-barang lain.

“Jumlah dan harga bahan pangan yang diberikan e-warung kepada para KPM harus sesuai dengan nilai bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kemensos RI. Jika jumlah barang tidak sesuai dengan nilai bantuan yang ada, maka silahkan melapor, jangan takut,” tegas Arwan.

Dilansir dari siaran pers DPR RI pada Kamis (1/7) Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut meminta masyarakat untuk tidak takut melapor jika nilai bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari e-warung tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Ia juga berharap bahan sembako yang ada di e-warung berasal dari petani di daerah sekitar.

Ia juga mengajak untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan kewirausahaan atau UMKM sehingga tidak selamanya menjadi KPM.
“Harus ada target dan motivasi, bahwa masih ada banyak orang yang membutuhkan bantuan ini, sehingga KPM penerima bantuan sosial harus kreatif untuk meningkatkan perekonomian keluarga agar ke depannya sudah bisa mandiri. Supaya bantuan ini bisa diberikan lagi kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” harapnya.

Dengan meningkatkan perekonomian keluarga melalui UMKM tersebut, maka para KPM akan berjuang untuk keluar dari garis kemiskinan. Arwan juga berkomitmen untuk membantu mencarikan solusi jika ada KPM yang membutuhkan modal usaha untuk memulai wirausaha UMKM agar bisa mandiri. (Hs.Foto.Istimewa)

Related posts