DPRD Nunukan Beri 5 Catatan di Rapat Paripurna LPJP

Beberapa rekomendasi berupa catatan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana (LPJP) Anggaran Pendapat dan Belanja (APBD) disampaikan DPRD Kabupaten Nunukan dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Nunukan Asmin Laura Hafidz, Senin (12/07/2021).


Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan, Hamsing menyatakan, Laporan Hasil Pemeriksaa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi bahan evaluasi.

“Setelah mendapatkan laporan hasil BPK, pembahasan lebih dititikberatkan pada evaluasi kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan APBD TA 2020,” ujarnya.

Seluruh tahapan yang sudah dilalui merupakan penjabaran PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 194), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pengajuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentunya ini merupakan salah satu rangkaian pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD agar mendapatkan persetujuan bersama,” tambah Hamsing.

Ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemkab Nunukan, diantaranya:

1. Ketergantungan yang cukup besar setiap tahun pada dana transfer dari pusat. Sudah saatnya pemda menggali potensi yang dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dari bidang perkebunan kelapa sawit, pengelolaan rumput laut, pariwisata dan bidang bidang lain.

2. Adanya pemerataan pembangunan, yaitu melalui alokasi anggaran pada wilayah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara dan wilayah pedalaman yang selama ini dirasa kurang mendapat porsi alokasi anggaran yang memadai.


3. Berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, DPRD Nunukan masih melihat capaian program kegiatan pada organisasi perangkat daerah belum maksimal. Hal ini terlihat pada masih rendahnya capaian indikator target visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Selain itu, masih rendahnya kualitas Pendidikan di Kabupaten Nunukan bahkan informasinya terendah di Kalimantan utara, masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, pelayanan kesehatan yang belum maksimal.

4. Diharapkan agar semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baik dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari DPRD Nunukan.

5. Catatan yang disampaikan oleh DPRD Nunukan melalui Badan anggaran agar dijadikan perhatian dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.(Sof.Foto.Istimewa)

Related posts