Duit Covid-19 Dikorupsi, Presiden Jokowi: Aparat Hukum Silahkan Ditindak

Sebanyak 215 negara termasuk Indonesia harus menyelamatkan warganya dari ancaman Pandemi Covid-19 sekaligus berjuang menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat.

Semua itu, seperti dikatakan Presiden RI Joko Widodo, dibutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat. Salah satu responnya yakni dengan mengalokasikan dana sebesar 677,2 triliun rupiah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“ 677,2 triliun rupiah merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Mengingat jumlahnya yang sangat besar, Presiden mengajak para peserta Rakornas yang terdiri dari jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga aparat pemerintah daerah untuk mengawal dan mengawasi dengan baik, agar dana tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan bantuan serta mengalami kesulitan.

“ Saya ingatkan jangan dikorupsi dana tersebut. Jika masih ada pejabat dan aparat pemerintah yang membandel, saya mempersilahkan penegak hukum untuk bertindak tegas,” ucap Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang hadir dalam Rakornas tersebut juga mengatakan, bagi pejabat dan aparat pemerintah yang nekad melakukan korupsi akan dihukum penjara minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup.

“ Hukuman ini tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19,” jelas Mahmud.

Presiden mengatakan, penegakan hukum ini bukan untuk membuat pelaksana kebijakan menjadi takut dalam melaksanakan tugasnya, namun untuk mencegah agar jangan salah mengambil langkah.(Haris.Foto.BPMI Setpres)

Related posts