Bogor, GPriority.co.id – Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus berharap alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah segera terealisasi. Agar, sejumlah program Presiden Prabowo bisa langsung dieksekusi didaerah.
“Supaya pemerintah secepatnya mengalokasikan anggarannya agar program program pak presiden bisa berjalan dengan baik dan cepat ya,” ujar Yunus saat ditemui disela-sela acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11) kemarin.
Salah satu program yang menjadi atensi kata Yunus ialah makan bergizi gratis. Dia mengaku, akan menggenjot APBD 2025 untuk fokus terhadap program tersebut. Selain itu, dia juga menyoroti tentang rumput laut. Dia meminta agar dinas terkait lebih perhatian terhadap hal ini.
“Kalau program makanan bergizi gratis itu jadi fokus utama Tarakan yang kita genjot melalui dinas gizi nanti kita akan genjot di 2025, apbd kita alokasikan untuk itu,” ujarnya.
Lalu terkait swasembada pangan, menurut Yunus, Kota Tarakan belum miliki lahan yang cukup untuk menggarap program tersebut. Namun, dia mendorong agar pemda mampu mengimbangi swasembada dari luar masuk ke Tarakan.
“Karna lahannya kurang, paling untuk memenuhi hasil produksi dari petani masih setengah mati, dikarnakan lahannya belum memadai, dan swasembada dari luar untuk mengimbangi,” tuturnya.
Disamping itu, dia mengapresiasi gelaran Rakornas yang mempertemukan daerah di Indonesia. Menurutnya, pertemuan penting ini untuk mensinergikan antara program pemda dengan pemerintah pusat.
“Kami dari Kota Tarakan khususnya bersyukur bisa mengikuti acara rakor dengan baik materi materi yang diberikan oleh menteri koordinator khususnya percepatan program presiden,” ucapnya.
Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 mengambil tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga juga menjadi narasumber, seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan; Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Foto: GPriority/Dimas A Putra
