Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah memastikan pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Bali dan perayaan Idulfitri 1447 H tetap berjalan harmonis meski waktunya berdekatan.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, melaporkan kesiapan menghadapi Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026, termasuk potensi beririsan dengan malam takbiran Idulfitri.
Ia menjelaskan, apabila Idulfitri jatuh pada 20 Maret, pelaksanaan takbiran di Bali tetap diperbolehkan, namun dilakukan secara terbatas tanpa pengeras suara, tanpa arak-arakan kendaraan, serta dengan penerangan minimal.
Namun apabila Idul Fitri berlangsung pada 21 Maret 2026, maka pelaksanaan Nyepi dan takbiran dapat berjalan normal sesuai waktu masing-masing.
Menag menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pelayanan masyarakat selama mudik dan perayaan keagamaan berlangsung aman, tertib, dan nyaman.
“Hari Nyepi kita tahu tidak boleh ada suara-suara berisik, tidak boleh ada kendaraan dan sebagainya padahal malam itu juga ada teman-teman kita takbir,” ujar Nasaruddin dikutip, Kamis (5/3).
Ia menuturkan bahwa hasil koordinasi menunjukkan adanya kesepakatan bersama agar kedua perayaan keagamaan tersebut tetap dapat berjalan dengan saling menghormati.
“Kami dengan pemerintah setempat dengan tokoh-tokoh masyarakat di Bali bahwa takbir itu tidak bertentangan dengan Nyepi, cuma syaratnya ya Nyepi-nya berjalan tapi takbirnya juga berjalan, cuma tidak pakai sound system dan dibatasi waktunya juga dari jam 6 sampai jam 9,” jelasnya.
Selain itu, Nasaruddin Umar juga menyinggung kemungkinan perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan beragama di Tanah Air dan akan ditentukan melalui sidang isbat pemerintah.
“Dan Lebaran pun juga ya perbedaan itu kita terima sebagai suatu hal yang biasa di Indonesia. Nanti kita akan lihat sidang isbat penentuannya kapan pastinya akan Idulfitri nanti akan datang,” kata Nasaruddin.
Menag menekankan bahwa negara harus hadir memastikan seluruh umat dapat menjalankan ibadah dengan tenang sekaligus melakukan perjalanan mudik secara aman dan manusiawi.
“Negara harus hadir memastikan umat dapat menjalankan ibadah sekaligus melakukan perjalanan mudik dengan aman dan manusiawi, dan masjid menjadi bagian penting dari pelayanan publik tersebut,” pungkasnya.
